Pola Pengembangan UMKM

>>>>>Pola Pengembangan UMKM

Komunikasi yangberkelanjutandanberkesinambunganantara pelaku UMKM danpemerintahsangat diperlukanguna membanguninteraksi yangkonstruktif. Namun selama inidukunganpemerintahdaerah (pemda)terhadap pelaku UMKM masihlebih kecil biladibandingkandukungan pemdaterhadap pelakuusaha menengahdan besar.

Disadari atau tidak, bangsa dan negara Indonesia telah berada pada era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang menuntut ada keseimbangan dan kemampuan dalam menghadapi suasana persaingan usaha yang semakin ketat. Kedua kondisi tersebut adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam tata ekonomi dunia. Karena itu, reformasi di bidang ekonomi dan bisnis secara konstitusional dan konsepsional yang bersifat terbuka dan dinamis dengan berorientasi pada kerakyatan berbasiskan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diperlukan. Reformasi tersebut harus senantiasa berpijak pada kesinambungan dari hasil-hasil positif yang telah dicapai selama ini.

Pembangunan bidang ekonomi dan bisnis merupakan penggerak utama pembangunan nasional yang harus ditekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, perhatian lebih besar seharusnya diberikan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat posisi dan peran sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Namun, yang ter jadi saat ini, pemerintan lebih memprioritaskan sektor ekonomi skala besar yang mengagungkan konsep "trickle down effect "-nya. Alhasil, yang tumbuh subur bukanlah ekonomi kerakyatan, melainkan ekonomi konglomerasi. Dengan demikian, sudah dapat diduga bahwa kesenjangan sosial di negeri ini semakin hari akan semakin tinggi.

Kesenjangan ini dapat kita lihat di keseharian kehidupan masyarakat. Golongan menengah ke atas akan semakin kaya, sedangkan golongan menengah ke bawah akan semakin terhimpit keadaan perekonomian.kecualibagi orang-orang tertentu yang mampu berusaha lebih keras. Di era reformasi, sekaligus recovery ini sudah seharusnya bangsa Indonesia mengintrospeksidiri terhadap ketimpangan-ketimpangan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Terutama mengenai prioritas yang harus lebih banyak pada ekonomi rakyat yang terbukti lebih mampu bertahan dalam mempertahankan diri saat krisis ekonomi yang lalu.

Pola Interaksi

Komunikasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan antara pelaku UMKM dan pemerintah sangat diperlukan guna membangun interaksi yangkonstruktif .Walaupun pada kenyataannya hal ini masih jauh dari harapan. Pemerintah masih belum banyak melibatkan para pelaku UMKM dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan terkadang malah bersifat distorsif terhadap perekonomian dan hal ini akhirnya akan memberatkan para pelaku UMKM.

Hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asia Fondation 2011 menyebutkan bahwa 43% pelaku usaha yang disurvei menyatakan, peme rintah daerah (pemda) tidak memberikan pe mecahan masa-lah yang kon-kret bagi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Hampir 50% dari mereka bahkan meyakini bahwa permasalahan dalam dunia usaha tidak ditindaklanjuti pemda. Kalaupun ada permasalahan yang dipecahkan pemda, pemecahan tersebut masih tidak sesuai harapan mereka.

Dari hasil survei tersebut juga diketahui bahwa 68% dari pengusaha skala besar berpandangan bahwa pemda mengerti akan kebutuhan mereka dan 22% dari mereka menganggap bahwa kebijakan pemda memberikan pengaruh positif bagi usaha mereka. Persentase ini jauh lebih besar dari pandangan para pelaku UMKM yang hanya 62% dari pelaku usahamenengah dan 58% saja dari pelaku usaha mikro yang menyatakan bahwa pemda mengerti akan kebutuhanmereka.

Sementara hanya 12% dari pelaku UMKM yang menganggap bahwa kebijakan pemda berpengaruh positif terhadap usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemda terhadap pelaku UMKM masih lebih kecil bila dibandingkan dukungan pemda terhadap pelaku usaha menengah dan besar.


Pembentukan forum komunikasi adalah salah satu cara yang sudah diperkenalkan pemda kepada para pelaku UMKM sebagai mekanisme formal pelibatan para pelaku UMKM untuk ikut "urun rembuk" dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan pemerintah. Namun, forum komunikasi tersebut belum akan membawa dampak yang signifikan jika sosialisasi akan keberadaannya tidak atau masih belum banyak diketahui para pelaku UMKM.

Karena itu, kerja keras dari pemerintah melalui berbagai sarana diperlukan, sehingga forum tersebut dapat "me-rangkul" semua para pelaku usaha. Harapannya, para pelaku usaha tersebut dapat memberikan kontribusi maksimal bagi penciptaan kebijakan yang dapat memberikan ke-untungan bagi semua pihak.

Para pelaku UMKM juga diharapkan dapat menciptakan dunia usaha yang kondusif serta membawa efek positif bagi pembangunan daerah dan pengurangan ketimpangan sosial dalam masyarakat, i Sudah bukan saatnya lagi ketidakharmonisan inter.iksi antara pemerintah yang nota bene bertindak sebagai pelaj yan masyarakat dan para pelaku UMKM sebagai masyarakat ini terus terjadi. Keharmonisan interaksi tersebut akan berkorelasi dengan peningkatan kenyamanan dalam berusaha dan berdampak pada kelanggengan usia industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

Hubungan dan interaksi antara pemerintah dan pelaku UMKM merupakan fokus perhatian yang sangat penting bagi dukungan perkembangan UMKM karena hubungan dan interaksi tersebut merupakan bagian dari gambaran proses bagaimana pengetahuan itu disalurkan atau dikomunisikasikan sehingga mampu menghasilkan pengetahuan yang baru. Siapa pun sangat mengharapkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus menonjolkan ego masing-masing yang akan berakibat terganggunya tujuan bersama. 

Pola interaksi harus lebih bermutu dan menguntungkan kedua belah pihak. Harus tercipta kebijakan yang kondusif, iklim usaha yang lebih menggairahkan, serta saling pengertian dan kesepahaman dua pihak. Dengan begitu, kita dapat berharap roda perekonomian dapat berputar semakin cepat dan kesejahteraan masyarakat akan dapat lebih ditingkatkan.

Sumber : Harian Seputar Indonesia