Peraturan hambat penyaluran KUR

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengaku penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) banyak hambatan, karena peraturan. "Saya minta pemerintah daerah (gubernur, walikota/ bupati) tidak menghambat penyaluran KUR, dengan aturan yang tidak mungkin terjangkau usaha mikro kecil," pinta menteri di tengah acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Koperasi, Mikro, Kecil dan Menengah 2010, Selasa (18/5).

Diakui, dari Rp20 triliun alokasi KUR yang disediakan pemerintah baru Rp2 triliun yang terserap usaha mikro kecil. Banyaknya aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah justru menghambat penyaluran kredit. "Misalnya adanya aturan domisili usaha yang harus di ruko, tidak boleh di perumahan," katanya.

Menurut Syarief, bagi usaha mikro seperti pedagang warungan tidak mungkin mampu menyewa ruko Rp20 juta pertahun. Padahal pinjaman dari KUR hanya Rp5 juta