Kadin Targetkan Jumlah Pengusaha UMKM 48 Juta Orang

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan jumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah meningkat menjadi sekitar 48 juta orang dalam tiga tahun ke depan. Saat ini, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri baru mencapai 43 juta orang.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S Uno menjelaskan, peningkatan jumlah pelaku UMKM perlu terus digiatkan untuk menopang pertumbuhan perekonomian nasional. "Menurut saya, Indonesia harus mengejar angka 2% pelaku UMKM dari total penduduk. Kalau sudah masuk lima besar ekonomi besar dunia tahun 2050, jumlah itu bisa meningkat lagi menjadi 5V Jelas Sandiaga di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 240 juta orang, pelaku UMKM hanya,18%. Selama ini wirausaha Indonesia lebih banyak lahir karena proses terdesak karena imbas krisis, atau tidak banyak yang dilahirkan melalui meja akademis.

Kadin, lanjut dia, akan mengambil posisi sentral dalam pengembangan usaha mikro terberdayakan sehingga UMKM dapat menjadi bagian utama dalam strategi Indonesia Incorporated. "Kami akan memperjuangkan peningkatan kapasitas UKM dan akses kepada pembiayaan kredit mikro," katanya.

Atas dasar itu, dia menerangkan. Kadin akan menjadikan peningkatan kapasitas UMKM sebagai isu global dalam Entrepreneurship Summit yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Barack Ubaina. "Forum ini penting untuk memperkuat jaringan global memberdayakan UMKM. Tentunya, kita berharap, buah dari pemberdayaan itu adalah naik kelasnya UMKM. Jika sudah demikian,akan lahir pengusaha besar," katanya.

Menurutnya, dengan menjadikan program pemberdayaan UMKM sebagai gerakan global, kekuatannya akan semakin besar. Selain itu, kerjasama antarnegara dan korporasi global juga menjadi semakin erat "Banyak negara yang terbukti berhasil memberdayakan UMKM. Kita bisa belajar kepada negara yang terbukti sukses dan bekerja sama. Tentu saja, ini harus sepenuhnya bermanfaat bagi UMKM kita," tandasnya.

Entrepreneurship Summit akan dilaksanakan dua hari pada 26-27 April 2010 bertempat di Washington DC, Amerika Serikat Acara tersebut dihadiri 250 peserta dari 60 negara. Tujuannya untuk meningkatkan kerja sama bisnis serta menumbuhkembangkan entrepreneur bidang sosial dan pendidikan di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. (cl34)

Agribisnis andalan UKM di pasar global

Produk massal sulit bersaing dengan China
BISNIS INDONESIA

JAKARTA Kadin Indonesia mengungkapkan banyak kalangan dari pemerhati usahakecil dan menengah (UKM) dan perbankan menaruh harapan pada sektor agribisnis. Sebab, menurut Wakil Ketua Kadin Bidang UKM dan Koperasi, Sandiaga S. Uno, di China 40% produk nabati berasal dari. Indonesia. "Ini sebuah peluang sangat besar untuk merebut pasar di China," katanya kemarin.

Dia mengatakan untuk itu pelaku UKM dalam negeri supaya tidak berfokus pada produk massa], sebab tak akan mampu bersaing karena biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi tinggi tersebut, lanjutnya disebabkan oleh infrastruktur yang tidak mendukung dan akses permodalan. "Pelaku UKM sekarang butuh mesin produksi yang harus didatangkan dari luar."

Selain bidang agribisnis, yang cukup potensial merebut pasar di China adalah produk kerajinan dari bambu dan rotan, "Kami sudah survei produk rotan dan bambu dari Indonesia di China mencapai 30%." Untuk itu, Sandiaga melihat sebagai peluang yang cukup potensial menjadi pemain utama dalam perdagangan bebas Asean-China (ACFTA). "Kalau untuk industri mainan dan sejenisnya lebih baik ditinggalkan karena tak akan mampu menyaingi China," katanya.

Saat disinggung dampak ACFTA setelah diberlakukan, dia menemukan produk tekstil dalam negeri kalah bersaing di wilayah timur Indonesia terutama di Sulawesi produk tekstil China sudah menang 30% di pasar domestik.
Untuk itu, bagi pelaku UKM yang menggunakan mesin dan karyawan banyak dibutuhkan revitalisasi mesin agar bisa produktif.

Berniat ekspansi Dalam survei yang dilakukan HSBC, Sandiaga menemukan sekitar 20% pelaku UKM berniat ekspansi ke luar negeri dalam waktu 2 tahun ke depan. Dia mengingatkan supaya pelaku UKM tidak lagi berkonsentarsi menciptakan barang murah, tetapi menciptakan ba-rang yang memiliki kualitas tinggi sebab masyarakat Indonesia mengalami kenaikan pendapatan per kapita.

"Ini bisa menjadi arahan UKM menciptakan barang kualitas dan bersegmen kelas menengah ke atas," katanya.Sementara itu, untuk mengatasi akses permodalan supaya lebih membantu pegiat UKM diperlukan kebijakan dari Bank Indonesia (BI) untuk mengatur tingkat suku bunga yang berkisar 16% diturunkan dan membuat aturan supaya debitur tidak hanya dituntut memiliki agunan untuk memperoleh kredit. Menurut Senior Vice President Head of TVade and Supplay Chain HSBC Indonesia Vincent C. Sugianto, bank tersebut belum bisa menerapkan jaminan nonagunan sebab anjuran dari BI belum memungkinkan. "Kami ingin ada aturan yang mengatur pemberian kredit ke debitur UKM," katanya kemarin.

Dia optimistis pelaku UKM dapat bersaing di pasar China mengingat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor Indonesia ke China awal tahun ini naik 138%, sedangkan impor naik. 55%.Ekspor ke China juga semakin terbuka lebar sebagai pasar potensial sebab sekarang negara berpenduduk terpadat di dunia itu menjadi tujuan ekspor kedua di dunia setelah Jepang.

Selain itu, sekarang terjadi pergeseran pasar global yang mana pasar paling berkembang berada di intra Asean. "Apa lagi sekarang Vietnam dijuluki The Next China, ini bisa kita manfaatkan." Sementara itu, SVP Business Banking HSBC Indonesia Jefrey C. Tjoeng mengatakan pertumbuhan debitur UKM bank itu tahun ini akan meningkat sekitar 30%, sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya rata-rata peningkatan debitur 30%-50%.

Dia menambahkan hal tersebut cukup didukung oleh permintaan BI yang menargetkan pertumbuhan debitur UKM mencapai 20% setiap tahunnya. Untuk memberikan dorongan ke debitur, HSBC memberikan solusi Internet banking melakukan transaksi bisnis dengan biaya US$5, sedangkan perbankan lainnya mengenakan biaya Internet banking transaksi transfer baik domestik maupun antarnegara berkisar US$30. Selain itu, pelaku UKM juga akan difasilitasi informasi mengenai perkembangan pasar internasional, sehingga mereka dapat melek pasar internasional serta peluang yang ada. oi) {redaksiSibisnis.m.idi

Kadin Nilai Pemerintah Tidak Serius

Pengusaha nilai pemerintah tidak serius dalam upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri. Sehingga, saat ini industri cenderung kesulitan menghadapi liberalisasi perdagangan.

NERACA
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Kerjasama Antar Kawasan dan Perdagangan Regional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Franky Sibarani, akhir pekan di Jakarta. Dia mengatakan, ketidakseriusan pemerintah terlihat dari kinerja tim pelaksana koodinasi Penanganan Hambatan Industri Dalam Negeri yang mengidentifikasi sejumlah kendala daya saing industri nasional. Tim yang melakukan identifikasi hambatan industry sejak 21 Desember 2009 dan dijadwalkan harus selesai dalam enam bulan, hingga saat ini baru menyelesaikan sekitar4% dari seluruh permasalahan yang ditugaskan.

"Dari sekitar 150 masalah yang teridentifikasi itu, sekitar 96% di antaranyabelum diselesaikan. Pembahasan hanya seputar pada kendala, belum sampai pada solusi atau bahkan alternatif solusi. Padahal, CAFTA sudah berjalan empat bulan tahun ini. Saya berencana, persoalan ini dibahas segera di tingkat Menteri untuk solusi yang benar bisa diimplementasikan," katanya.

Selain itu, lanjut Franky, dari semua Kementerian yang terkait dan menjadi anggota Tim Penanganan Hambatan Industri Dalam Negeri, hanya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang aktif bekereja sama dengan Tim tersebut. Kementerian lain, hanya mengirimkan perwakilan yakni pegawai yang dianggap tidak berkompeten dalam pembahasan tersebut

"Kalau seperti ini terus,tidak ada keseriusan, kapan daya saing bisa diciptakan dan ditingkatkan? Padahal, semua orang termasuk pemerintah menyadari, daya saing itu dibutuhkan. Itu satu pelajaran dari CAFTA. Sudah ada kesadaran bersama soal kendala daya saing, itu satu perkembangan," tukas Franky.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi Sandiaga S Uno. Sandi meminta pemerintah untuk tidak lagi terpaku dalam kegiatan wacana dan dialog wacana atau dialog peningkatan daya saing tanpa ada aksi yang berarti. Sandi juga menilai selama ini Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mencapai 4,5-5% adalah tanpa kerja keras pemerintah. Pasalnya, hingga kini tidak ada penambahan infrastruktur yang memadai.

"Seharusnya, persoalan-persoalan terkait regulasi dan koordinasi antar pemerintah baik di pusat dan dengan daerah, kebijakan yang tumpang tindih, keterbatasan mengakses pembiayaan perbankan,dan ketenaga kerjaan sudah diselesaikan enam bulan yang lalu. Saya berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan rae-ngiplementasikan upaya-upaya yang diperlukan," kata Sandiaga.

Di sisi lain, Frank) menuturkan, saat ini DPR melalui Komisi VI menjalin kesepahaman terkait ACFTA dan liberalisasi perdagang-an. Dia menjelaskan, hal itu berdasarkan kesepakatan di dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Kadin sebelumnya.

"Upaya peningkatan daya saing, peningkatan perlindungan pasar, dan dukungan anggaran, disepakati sebagai tugas pemerintah dan DPR. Soal renegosiasi 228 pos tarif, disepakati menjadi tugas pemerintah. Yang penting, tiga tugas yang lainnya harus mendapat perhatian penuh dan diselesaikan segera," ujar dia.

Untuk itu, menurut Frank, DPR berencana membahas kenaikan anggaran bagi BSN, KADI, dan KPPI. Selain itu, DPR akan membahas upaya perlindungan dan pengawasan pasar bersama Pelindo, PT Angkas Pura, dan Sucofin- do. DPR, juga akan membahas upaya daya saing bersama Pertamina, PT PLN, dan PT PGN.

"DPR juga akan membentuk Panitia Kerja yang akan membahas dan mengawasi kebijakan energi Indonesia yang selama ini belum berpihak bagi industri nasional," kata Franky.* nui