""
>>>>Bukan Soal Label SNI, Tapi Peningkatan Kualitas
Berbagai prosedur standar perlu dilakukan sebelum pengusaha mendapat hak menggunakan label SNI. Tapi tak semua pengusaha UMKM mampu memenuhinya. Sebab untuk memenuhi standar mutu mereka harus memiliki teknologi dan proses produksi yang baik. Itu, tentu butuh dana yang tak sedikit mahal.
BANYAK prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNp. Namun tak banyak pebisnis skala kecil menengah tahu dan mempunyai sarana prasarana untuk memenuhi prosedur untuk mendapatkan label yang berlaku selama 3 tahun tersebut
Pemilik usaha perlengkapan ibu dan bayi merek Le Monde, Jackie Ambadar mengatakan para pelaku usaha akan terbebani dalam mengurus prosedur SNI, apalagi di tengah birokrasi yang rumit "Padahal, usaha lokal sudah menghadapi masalah internal dan eksternal, misalnya serbuan barang-barang impor," katanya.
Menurut dia, sertifikat SNI harus dibayar mahal oleh pengusaha dan bisa menambah menjadi ongkos produksi apalagi untuk UKM. Oleh karena itu, kemungkinan produsen akan membebankan ongkos itu ke hargajual produk yang tentunya akan membuat konsumen membayar lebih mahal.
Walaupun begitu, Jackie mengaku akan mendukung penerapan SNI, jika memang bertujuan meningkatkan kualitas produk. "Jika tujuan itu benar, wajib SNI bisa jadipecut pelaku usaha menaikkan standar dan kualitas produk," ujarnya.
Dengan peningkatan kualitas, walau serbuan produk impor dari China terus membanjir, pengusaha tidak perlu khawatir karena mampu bersaing dengan produk China yang berharga murah. Oleh karena itu, menurut Jackie, pemerintah perlu memberi pelatihan bagi para pelaku UKM. Sebab, standardisasi tidak hanya sertifikat saja, tapi juga peningkatan kapasitas.
Kekhawatiran juga diungkapkan Ivone Wijaya, pemilik CV Multi Jaya Utama di Sidoarjo yang memproduksi detergen bubuk. Apalagi produk detergen yang dihasilkan oleh Ivone banyak memakai teknologi yang cukup mahal. Menurutnya SNI wajib akan tepat diterapkan untuk perusahaan dengan modal besar, namun akan sulit untuk industri kecil dan rumahan.
Ia menambahkan, masyarakat memang banyak yang menuntut adanya standaryang jelas untuk produknya seperti sertifikat keamanan dari Departemen Kesehatan. "Hanya saja, untuk mendapatkannya perlu penyesuaian teknologi yang sangat mahal. Belum lagi proses registrasi dan birokrasi yang terkenal rumit," katanya.
Saat ini, Ivone mengaku menjual produk detergen bubuk antara 50 kg -100 kg per bulan dengan harga Rp 13.000 per kg. Jika memang SNI wajib diterapkan untuk produknya, maka dipastikan hargajual produknya juga akan mengalami kenaikan.
Namun tanggapan berbeda diungkapkan oleh Hendry Edy, produsen kaca spion di Jakarta. Ia mengatakan tidak keberatan dengan rencana pemberlakuan SNI wajib bagi produknya. Apalagi saat ini produknya sudah memakai standar seperti pada spion produksi pabrikan resmi. Bahkan dia percaya, dengan SNI, maka jualan yang selama ini hanya sebanyak 100 spion per hari dengan harga Rp 9.000 per pasang akan meningkat.
Berbagai prosedur standar perlu dilakukan sebelum pengusaha mendapat hak menggunakan label SNI. Tapi tak semua pengusaha UMKM mampu memenuhinya. Sebab untuk memenuhi standar mutu mereka harus memiliki teknologi dan proses produksi yang baik. Itu, tentu butuh dana yang tak sedikit mahal.
BANYAK prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNp. Namun tak banyak pebisnis skala kecil menengah tahu dan mempunyai sarana prasarana untuk memenuhi prosedur untuk mendapatkan label yang berlaku selama 3 tahun tersebut
Pemilik usaha perlengkapan ibu dan bayi merek Le Monde, Jackie Ambadar mengatakan para pelaku usaha akan terbebani dalam mengurus prosedur SNI, apalagi di tengah birokrasi yang rumit "Padahal, usaha lokal sudah menghadapi masalah internal dan eksternal, misalnya serbuan barang-barang impor," katanya.
Menurut dia, sertifikat SNI harus dibayar mahal oleh pengusaha dan bisa menambah menjadi ongkos produksi apalagi untuk UKM. Oleh karena itu, kemungkinan produsen akan membebankan ongkos itu ke hargajual produk yang tentunya akan membuat konsumen membayar lebih mahal.
Walaupun begitu, Jackie mengaku akan mendukung penerapan SNI, jika memang bertujuan meningkatkan kualitas produk. "Jika tujuan itu benar, wajib SNI bisa jadipecut pelaku usaha menaikkan standar dan kualitas produk," ujarnya.
Dengan peningkatan kualitas, walau serbuan produk impor dari China terus membanjir, pengusaha tidak perlu khawatir karena mampu bersaing dengan produk China yang berharga murah. Oleh karena itu, menurut Jackie, pemerintah perlu memberi pelatihan bagi para pelaku UKM. Sebab, standardisasi tidak hanya sertifikat saja, tapi juga peningkatan kapasitas.
Kekhawatiran juga diungkapkan Ivone Wijaya, pemilik CV Multi Jaya Utama di Sidoarjo yang memproduksi detergen bubuk. Apalagi produk detergen yang dihasilkan oleh Ivone banyak memakai teknologi yang cukup mahal. Menurutnya SNI wajib akan tepat diterapkan untuk perusahaan dengan modal besar, namun akan sulit untuk industri kecil dan rumahan.
Ia menambahkan, masyarakat memang banyak yang menuntut adanya standaryang jelas untuk produknya seperti sertifikat keamanan dari Departemen Kesehatan. "Hanya saja, untuk mendapatkannya perlu penyesuaian teknologi yang sangat mahal. Belum lagi proses registrasi dan birokrasi yang terkenal rumit," katanya.
Saat ini, Ivone mengaku menjual produk detergen bubuk antara 50 kg -100 kg per bulan dengan harga Rp 13.000 per kg. Jika memang SNI wajib diterapkan untuk produknya, maka dipastikan hargajual produknya juga akan mengalami kenaikan.
Namun tanggapan berbeda diungkapkan oleh Hendry Edy, produsen kaca spion di Jakarta. Ia mengatakan tidak keberatan dengan rencana pemberlakuan SNI wajib bagi produknya. Apalagi saat ini produknya sudah memakai standar seperti pada spion produksi pabrikan resmi. Bahkan dia percaya, dengan SNI, maka jualan yang selama ini hanya sebanyak 100 spion per hari dengan harga Rp 9.000 per pasang akan meningkat.
Sumber : Harian Kontan
Gloria Natalia, Mona Tobing, Handoyo, Ragil N.
