Tidak Ada Keringanan TDL Bagi UMKM

Keputusan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 6-20 persen pada 1 Juli sudah final. Permintaan Menteri Perindustrian (Menperin) M.S. Hidayat agar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diberi keringanan tarif, sulit disetujui.

Demikian diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahe-dy Saleh di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/6). Menurut Darwin, sejauh ini dia belum menerima surat resmi dari Menteri Perindustrian terkait permintaan tersebut."Kalau pelanggan listrik UMKM berlangganan pada vol-tase rendah 450-900 VA yang diputuskan tidak naik, ya oke. Ini kan sebagian besar 1.300 VA. Sesuai dengan kesepakatan, TDL untuk pelanggan di atas 450-900 VA naik enam persen," kata Darwin.

Menurut dia, penangguhan kenaikan TDL bagi pelanggan UMKM akan membebani APBN. "Selama ini sudah cukup banyak beban subsidi yang harus ditanggung negara. Subsidi listrik itu kedua terbesar setelah BBM," tuturnya.Tahun ini, total subsidi yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 140 triliun. "Pada prinsipnya, subsidi akan tetap dikucurkan bagi rakyat tidak mampu. Untuk yang mampu,subsidi akan dikurangi, dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur," katanya.

Darwin meminta, semua pihak melihat persoalan kelistrikan jangan hanya dari segi tarif, tetapi juga keandalannya. Menurut dia, persoalan PLN itu masih banyak, mulai dari trafo terbakar, tidak ada suku cadang, tidak ada kemampuan mengganti, tidak ada cadangan, dan lain-lain."PLN kan enggak punya spare (suku cadang), enggak punya kemampuan mengganti, dan enggak punya kemampuan cadangan. Nah, makanya listrik bisa mati. Saat listrik mati, di situlah PLN sedang dalam keadaan sengsara. Padahal, listrik dipakai dan diperlukan banyak pihak," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat meminta Kementerian ESDM agar mempertimbangkan kembali kenaikan TDL untuk UMKM. Hidayat menilai, kenaikan TDL bagi UMKM akan menurunkan daya saing, mengingat sektor ini bisa dianggap masyarakat miskin."Kalau industri, saya lihat rata-rata semua naik. Ini yang saya lihat harus dikoreksi. Paling tidak, bagi industri kecil dan industri rumahan dibebaskan pula, seperti konsumen kecil," ujarnya dua hari lalu.Ketua Sentra Rajut Binong Jati, Suhaya Wondo mengaku kecewa dengan pernyataan

Darwin. Namun, Suhaya menolak jika UMKM dikatakan ingin mendapatkan subsidi. Menurut dia, UMKM hanya menanti solusi pemerintah untuk menyelesaikan masalah energi di tanah air."Bisa dibilang UMKM dalam kondisi dilematis. Serangan bertubi-tubi, mulai dari ACF-TA, kenaikan harga bahan ba-ku, dan sekarang TDL. Ini jelas sulit bagi UMKM, termasuk kami, perajin Binong Jati. Kenaikan TDL enam persen itu berat karena pada realisasinya yang ditanggung perajin jauh lebih besar," katanya.Listrik, menurut dia, memberikan kontribusi 15-20 persen terhadap biaya produksi. Perajin Binong Jati mengguna-kan listrik mulai dari penerangan hingga keperluan mesin./?-nishing. "Kalau dihitung-hitung, biaya produksi bisa naik sampai sepuluh persen," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Suhaya, perajin tidak bisa menaikkan hargajual produk karena merosotnya daya beli masyarakat dan sengitnya persaingan dengan produk Cina. "Sebelum TDL naik, karena wacananya sudah lama bergulir, harga bahan baku sudah naiklima persen. Sekarang TDL naik, bahan baku kemungkinan besar naik lagi. Ironisnya, pesanan justru turun sejak Februari dan belum ada tanda-tanda akan naik. Masih stagnan," tuturnya.Padahal, menurut dia, biasanya, Februari-Mei sentra rajut Binong Jati sudah kebanjiran pesanan untuk persiapan Idulfitri. Namun, tahun ini justru merosot sampai dua puluh persen dan belum pulih hingga saat ini. Kendati demi-kian, potensi gulung tikar dinilai kecil.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana menilai, mencuatnya usulan Menteri Perindustrian tentang permohonan penangguhan kenaikan TDL bagi UMKM dan keluarnya penolakan Menteri ESDM sebagai bukti tidak berjalan baiknya koordinasi di tubuh Menko Perekonomian. Menurut dia, hal ini menunjukkan selama ini kebijakan diambiltanpa adanya pembahasan bersama."Saya menyayangkan mengapa ini sampai muncul ke permukaan. Ini menunjukkan selama ini masing-masing departemen membahas sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya, tanpa melihat sektor riil. Peran Menko di sini tidak berjalan," tuturnya.

Meskipun demikian, dia mengaku sepakat dengan usulan Menteri Perindustrian yang meminta penangguhan kena-ikan TDLbagi UMKM. Saat ini UMKM masih berbenah pas-capemberlakuan pasar bebas ASEAN-Cina (ACFTA).Ina menilai, kenaikan enam persen bagi UMKM itu sangat besar. Pasalnya, secara riil, kenaikan yang akan dihadapi UMKM bisa berkali lipat. Selain UMKM yang bergerak di sektor tekstil, menurut dia, dampak besar juga akan dirasakan UMKM pengolahan rotan, kayu, logam, dan kulit.(A-150)