Kadin UKM Perlu Alternatif Pembiayaaan

JAKARTA - Pemerintah harus memberikan alternatif pembiayaan serta merumuskan regulasi penyaluran kredit lunak yang fleksibel untuk usaha kecil dan menengah (UKM). "Pemerintah perlu melakukan pembahasan intensif untuk memfasilitasi pembiayaan bagi UKM, dengan mengarahkan ke pembiayaan nonbank yang lebih fleksibel. Salah satunya adalah mendorong UKM melakukan penawaran saham ke pasar modal," kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wisnu Wardhana, di Bandung, Sabtu (19/6).

Menurut Wisnu seperti dikutip dari Antara, banyak potensi pembiayaan di luar bank yang bisa dimanfaatkan UKM, namun pemerintah dalam hal ini Bapepam dan Lembaga Keuangan masih membatasi produk-produk tertentu saja Dia menyebutkan perlu adanya regulasi atau aturan main yang lebih luwes dan memungkinkan pembiayaan terhadap UKM semakin mendapat kemudahan.

"Di satu sisi, pemerintah ingin dan harus melindungi investor yang memberikan pembiayaan, namun di lain pihak banyak regulasi yang sulit ditembus pelaku UKM. Sekarang tinggal bagaimana aturan mainnya saja," papar dia.
Dia menambahkan, kemudahan akses pembiayaan merupakan salah satu kunci agar UKM mampu meraih pertumbuhan dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berekspansi.

Di negara-negara maju, kata dia, UKM mendapat akses kemudahan pembiayaan yang maksimal dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun nonbank. Di lain pihak, pemerintah perlu memiliki regulasi yang kuat untuk tetap mengontrol, sehingga sistem keuangan tetap berjalan secara positif. Terkait langkah pemerintah menggulirkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 20 triliun, dia mengatakan, itu merupakan kesempatan strategis bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. "KUR merupakan momentum penting dan strategis bagi pelaku usaha mikro, sayangnya pembiayaan itu masih terbelenggu regulasi," papar dia.