PLAFON KUR Jateng Tempati Peringkat Pertama

Semarang - Tingginya jumlah plafon kredit usaha rakyat menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada peringkat pertama dalam pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalahkan Jawa Timur dan Jawa Barat. "Sebelumnya peringkat pertama selalu ditempati Jawa Timur dan Jawa Barat Untuk realisasi dari plafon tersebut, kami belum tahu," kata Herdiana A.Widayat, analis Madya Senior Kantor Bank Indonesia Semarang di Semarang, Rabu.

Herdiana menyebutkan data yang diterima Kantor Bank Indonesia Semarang dari Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tercatat plafon KUR Jateng sebesar Rp5.001.591 juta, sementara outstanding sebesar Rp 1.571.394 juta, dan total debitur 1.074.593 UMKM.

Total KUK Kantor Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Maret 2010 tercatat plafon sebesar Rp34.211.568 juta, outstanding Rpl4.893.708 juta, dan total debitur 4.998.781 UMKM. Peringkat kedua ditempati Jawa Timur dengan plafon Rp4.914.040 juta, outstanding Rpl.691.935 juta, dan total debitur 930.502 UMKM. Jawa Barat menduduki peringkat ketiga dengan nilai plafon Rp4.133.577 juta, outstanding Rp 1.430.088 juta, dan total debitur 754.532 UMKM.

Posisi berikutnya ditempati Sumatera Utara dengan nilai plafon Rpl.887.779 juta, outstanding Rp990.908 juta, dan total debitur 218.821 UMKM dan peringkat kelima Sulawesi Selatan dengan plafon Rpl.872.956 juta, outstanding Rp901.010juta, dan total debitur 252.758 UMKM.

Sosialisasi Minim Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengakui program KUR sampai saat ini masih kurang sosialisasi dan bahkan ada masyarakat yang belum tahu KUR itu apa. Sjarifuddin dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2010 di Jakarta, Selasa mengatakan, kurangnya sosialisasi tentang KUR diakuinya merupakan kesalahan pemerintah baik dari tingkat menteri hingga tingkat kepala dinas di wilayah-wilayah.

Menurut dia, hal itu menjadi indikasi bahwa sosialisasi tentang KUR masih sangat minim sampai saat ini. "Sosialisasi kita temyata masih minim, DPR jugamengkritik kami," katanya. Fakta itu ndak akan membuat pihaknya berkecil hati tetapi justru berterima kasih mendapat masukan. "Kalau ada feedback semacam itu jangan kecil hati justru kita harus berterima kasih karena kita tidak bisa bercermin pada diri sendiri," katanya.

Untuk itu pihaknya bertekad akan mengoptimalkan sosialisasi KUR kepada masyarakat di tanah air. Meski bukan pemerintah yang menyalurkan tetapi pihaknya menyadari peran dan fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk mensosialisasikan program KUR. Pihaknya juga menekankan akan memangkas proses birokrasi yang berbelit agar penyaluran KUR tidak terhambat.

Sampai saat ini pihaknya belum akan menerapkan relaksasi lebih jauh terhadap program KUR tetapi akan mengoptimalkan sosialisasi. Penyaluran KUR men- galami perlambatan di mana sampai awal Mei 2010 dana KUR yang tersalur baru Rp2 triliun dari target Rp20 triliun.

Mrnkop menambahkan, dari 10 arahan Presiden Yudhoyono menyangkut perekonomian nasional, delapan diantaranya sangat terkait dengan pembangunan Koperasi dan UMKM, yaitu sektor usaha yang paling banyak jumlahnya dan paling tinggi penyerapan tenaga kerjanya. "Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM akan sangat signifikan dengan keberhasilan pencapaian target sebagaimana yang diamanat dalam arahan Presiden," ungkap dia.

Sejalan dengan itu, kata Menkop, sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kemandirian koperasi dan UMKM yang ditunjukkan oleh perilaku kewirausahaan, serta produktivitas dan daya saing tinggi.

Kedua, meningkatnya peranan usaha skala mikro sebagai basis tumbuhnya usaha produktif dan wirausaha baru di kelompok akar rumput yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan keberlanjutan perkembangan usahanya. Sasaran lain, berkembangnya usaha skala kecil dan menengah yang memiliki keunggulan kompetitif berbasis sumberdaya lokal dan ilmu pengetahuan dan teknologi

HSBC Gandeng PNM Biayai Usaha Kecil

UNTUK meningkatkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (UKM), Permodalan Nasional Madani (PNM) mendapat bantuan dari perbankan internasional (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) HSBC Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan oleh Lintang Nugroho (Direktur Keuangan dan Operasi PNM) dengan Rajeev Babel selaku Head of Corporate Banking HSBC Indonesia serta disaksikan oleh Parman Nataatmadja (Direktur Utama PNM) dan Rakesh Batia (CEO HSBC Indonesia).

"Secara umum pembiayaan pada sektor UMK Indonesia dapat dipercaya oleh Bank berskala internasional dan secara khusus juga menjadi indikasi bertambahnya kepercayaan dari lembaga luar negeri atas pengelolaan sektor ini oleh PNM," ujar Dirut PT PNM (Persero) Parman Nataatmadja. Menurut Parman, melalui ker-ja sama ini akan mengalir modal dari luar daerah atau perkotaan ke daerah melalui Unit ULaMM (Layanan Modal Mikro). Mungkin saja dana yang mengalir juga dari luar negeri.

"Kami percaya sektor usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung perekonomian yang sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat," ujar CEO HSBC Indonesia HSBC Rakesh Batia. Menurut Rakesh, HSBC memiliki komitmen tinggi dalam mendukung perkembangan sektor ini. Melalui sinergi ini potensi usaha mikro dan kecil yang dapat ditumbuhkembangkan akan ada lebih banyak. PNM akan memanfaatkan fasilitas yang disediakan HSBC untuk penyediaan jasa pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil di semua sektor ekonomi. Pembiayaan modal kerja dan modal investasi yang akan diberikan meliputi plafon pembiayaan hingga Rp 200 juta per UM

Menkop Akui Realisasi KUR Masih Rendah

MESKI sudah berjalan lebih dari tiga hutan, namun sosialisasi KUR (kredit usaha rakyat) masih sangat minim. Buktinya, sampai kini masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kredit tersebut. "Sampai saat ini masyarakat masih belum tahu KUR itu apa. Tadi malam (Senin, 17/5) DPR juga sempet bertanya kepada saya mengapa masyarakat belum tahu KUR itu apa," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dalam acara Musrembang Koperasi dan UKM di Jakarta, kemarin.

Alhasil, hingga kini realisasi penyaluran KUR masih sangat minim. Sampai awal Mei, realisasinya hanya sekitar Rp 2 triliun. Padahal, seharusnya sampai akhir kuartal I lalu sudah sampai Rp 5 triliun, sehingga target penyaluran Rp 20 triliun tahun ini bisa tercapai. "Ini salah kita semua. Ya menterinya, eselon 1 -nya, kepala dinasnya dan juga gubernur yang kurang melakukan sosialisasi," tukasnya.

Karena itu, Syarief meminta, mulai saat ini jangan lagi ada pejabat yang leha-leha dan berpang-ku tangan. Semua harus kerja keras untuk mensosialisasikan program tersebut, agar masyarakat tahu. "Saya menghimbau kepada semua Kepala Dinas UKM di sini, agar rajin-rajin lah ke masyarakat untuk berinteraksi. Sehing-ga program ini bisa berjalan baik," katanya.

Syarief menegaskan, KUR tersebut memang bukan disalurkan oleh Kementerian Koperasi UKM dan Dinas terkait, melainkan oleh bank penyalur. Namun begitu, bukan berarti kementerian dan dinas terkait lepas tangan. "Meski bukan kita yang menyalurkannya, kita tetap wajib untuk mensosialisasikannya. KUR ini harus menjadi komitmen kita semua," tegasnya.

Syarief juga mengajak, agar semua kalangan bisa menghilangkan sumbatan (bottleneck) dalam pembangunan UKM. Salah satu yang sering menjadikan sumbatan adalah proses birokrasi yang tertcle-tele. "Saya mengakui, birokrasi memang penting. Tapi jangan sampai gara-gara birokrasi ini program kita jadi terlambat. Kalau bisa kita selesaikan selama 2 hari, mengapa harus diundur jadi I minggu," tegasnya.

Karena itu, kalau ada kekurangan syarat dalam pengajuan UKM, sebaiknya tiap kepala dinas cepat menanggapinya. "Sebab, dalam dunia usaha, waktu itu sangat penting. Kalau terlambat sedikit saja, banyak keuntungan yang hilang." tandasnya