Dana Dekopin di APBN-P Rp25 miliar

Pemerintah hanya merealisasikan belanja untuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam APBN-P 2010 sebesar Rp25 miliar dari penqajuan awal Rp125 miliar. Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid menjelaskan hal itu kepada Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan saat melakukan audiensi terkait rencana lembaga gerakan koperasi tersebut melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17-19 Mei di Jakarta.

"Hari ini (kemaqn) melalui hubungan telepon, kami mendapat jawaban dari instansi terkait bahwa APBN-P yang disetujui hanya sebesar Rp25 miliar," ungkap Nurdin Halid kepada Menteri Koperasi dan UKM didampingi be-berapa pengurus hariannya, kemarin. Meski demikian, Nurdin berjanji akan merampungkan seluruh rencana kerja dan program yang telah dirancang sejak tahun laju. Dengan penambahan APBN-P Rp25 miliar, maka total anggaran Dekopin pada tahun ini menjadi Rp73 miliar.

Sebelumnya pemerintah telah menyetujui APBN Dekopin sebesar Rp48 miliar dari pengajuan total sebesar Rp 100 miliar. Setelah dibahas oleh Badan Anggaran DPR. kemudian dipangkas sebesar 50%, dan realisasinya turun jadi Rp48 miliar. Terkait dengan keputusan pemerintah memberikan APBN-P Dekopin sebesar Rp25 miliar. Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengemukakan bahwa jumlah itu cukup signifikan untuk melaksanakanberbagai program yang telah disusun Dekopin.

"Saya juga tidak menyangka akan terjadi penurunan jumlah APBN-P. Saya kira jika tetap pada angka semula saja sudah bagus. Akan tetapi. Kementerian Koperasi dan UKM juga tidak diberi dana APBN-P pada periode tahun ini," ungkap Sjarif. Dia meminta agar Dekopin tetap berkonsentrasi pada kinerja, karena jika tidak dilakukan, bisa membuat gerakan koperasi tidak berkembang. Jika hal itu terjadi, maka Kementerian koperasi juga merasa rugi, karena kewajiban instansinya adalah memberdayakan Dekopin.

Deputi Bidang Umum Dekopin Nasir Manan menambahkan Rakernas selama 3 hari, a.I. akan membahas program 2010 dan 2011 maupun hal-hal lain yangterkait pemberdayaan gerakan koperasi nasional.

Aqenda Rakernas
Pada tahun depan, lanjut Nasir, lembaga itu merencanakan untuk membangun Cooperative Commereial Center (CCC) dan akan memasukkan komoditas yang dihasilkan koperasi ke bursa komoditi. Rencana itu harus disepakati dalam Rakernas untuk direalisasikan. "Di daerah-daerah nantinya juga akan dibangun semacam outlet untuk menampung dan memasarkan produk koperasi. Saham dari outlet tersebut hanya bisa dimiliki gerakan koperasi di daerah. Dekopin hanya memfasilitasi," ungkap Nasir.

Satu hal yang dinilainya positif .dari pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM adalah ajakan untuk melakukan kunjungan bersama ke daerah-daerah. Terutama, ketika Menteri Koperasi mengadakan kunjungan kerja.
Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, APBN-P sebesar Rp25 miliar yang dialokasikan ke Dekopin akan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan 2010. terutama agenda yang tidak tertampung dalam APBN 2010. Termasuk jika dikaitkan dengan rencana strategis (Renstra) yang telah disusun, namun kurang dukungan ii.in APBN.

Kegiatan tersebut meliputi aktivitas di bidang organisasi, bidang fasilitasi, bidang advokasi dan hubungan luar negeri, bidang pengembangan SDM dan pengkajian, bidang perempuan-pemuda dan hubungan daerah, dan memaksimalkan pelayanan di sekretariat jenderal.

Termasuk juga tugas di bidang fasilitasi, untuk melakukan penyesuaian terhadap pengembangan usaha, jaringan serta perkuatan permodalan melalui penguatan lembaga keuangan mikro (LKM), usaha koperasi yang terintegrasi, serta pengembangan modal usaha pola Coop Shop (toko koperasi)

IMPOG dongkrak posisi tawar

RI-Malaysia proaktif tangkal kampanye negatif

OLEH DIENA LESTARI APRIKA R. HERNANDA
JAKARTA RI-Malaysia menginisiasi Indonesia Malaysia Palm Oil Group (IMPOG) Kemarin, menyusul kesepakatan kolaborasi pada 6 Maret 2010. Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk organisasi baru ini mengedepankan upaya bersama untuk mengembangkan industri minyak sawit (crude palm oif/CPO) sekaligus menaikkan posisi tawar dua negara produsen terbesar ini di mata dunia.

Apalagi kini, tudingan negatif dan ketentuan standar internasional terkait dengan lingkungan hidup dan praktik perkebunan lestari dinilai kian memojokkan produsen CPO. Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Dana Manusia Cabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Purboyo Guritno mengakui kesepakatan pembentukan 1MP0G menjadi salah satu fokus dalam pertemuan dua negara di Kuching, Malaysia kemarin.

Pembentukan organisasi baru ini disepakati oleh The Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Gabungan Pengusaha Kelapa Sa-wit Indonesia (Gapki), Association of Plantation Investors of Malaysia in Indonesia lApimi), Federal Land Development Authority (Felda) dan Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association (Soppoa).

"IMPOG yang baru terbentuk ini akan dipimpin dari perwakilan Apimi di Indonesia. Kepemimpinan IMPOG bermasa jabatan 2 tahun sekali dan akan dirotasi," ujarnya kepada Bisnis kemarin. Menurut dia, terbentuknya IMPOG ini sebagai upaya untuk mempererat kerja sama penelitian dan pengembangan dan juga untuk menangani sejumlah isu penting yang mengemuka di sektor sawit. Di sisi lain, organisasi ini akan terlibat aktif dalam menjaga industri perkebunan sawit berkelanjutan, sekaligus menjaga komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Lebih proaktif
Purboyo menyatakan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia ini sebagai upaya dari dua negara untuk menyiapkan strategi proaktif untuk menangkal serangan yang dilakukan oleh gerakan Barat yang antisawit.
"Sejauh ini, kami hanya menerapkan strategi bertahan atas serangan pada sawit. Strategi diam ini kami terapkan sembari berharap agar gerakan antisawit yengdilakukan oleh NGO dapat berhenti dengan sendirinya," ujarnya.

Purboyo menyatakan pembentukan IMPOG di Kuching, Malaysia ini merupakan tindak lanjut memorandum of collaboration (MoC) pada Maret lalu yang disaksikan oleh Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi Malaysia Tan Sri Bernard Giluk Dompok di Jakarta. Ketua Malaysia Palm Oil Association (MPOA) Dato Mamat Sal-leh dengan tegas mengatakan pembentukan forum bersama ini menjadi sarana posisi tawar yang kuat bagi Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah-masalah persawitan terutama dalam menghadapi kampanye hitam (black campaign).

"Ini bisa sebagai posisi tawar kita, yang saya yakini akan ampuh," katanya. Mamat Salleh mengharapkan setelah terbentuk forum kerja sama ini, Indonesia dan Malaysia memiliki kekuatan bersama mengingat 85% pangsa pasar sawit dunia dipegang oleh kedua negara serumpun tersebut.

"Kerja sama ini jugabermanfaat untuk berbagi pengetahuan tentang pengembangan pasar dan usaha bersama dalam promosi kampanye positif soal sustainable palm oil di dunia internasi Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga mengintensifkan kerja sama antarpelaku sektor riil dari Indonesia dengan Malaysia dalam program penggemukan sapi dan ternak ayam yang diintegrasikan dengan budi daya tanaman sawit.

Kerja sama tersebut juga mencakup budi daya jagung yang akan dijadikan pakan ternak. Pihak yang dilibatkan dalam agenda tersebut adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM) dari Kalimantan Barat dan Serawak yang bersatu dalam Pulau Kalimantan. "Ini adalah salah satu agenda yang dibicara-kan dalam pertemuan antara negara B1MP EAGA di Sabah, Malaysia pekan Lilu. Kedua negara ingin agar program itu digarap serius oleh UKM yang telah ditunjuk," kata Deputi Bidang Pengkajian dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, kemarin.

BIMP EAGA atau Brunei Darus-salam-Indonesia-Malaysia-Phili-pines East Asia Growth Area merupakan kelompok negara-negara dalam perjanjian kerja sama bisnis. "Kepa sama ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena daerah tengah dan timur Indonesia, termasuk daerah yang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan," lanjutnya

Pemerintah Turunkan Bunga KUR

Pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/ 2008 mengenai Fasilitas Penjaminan KUR. Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z Soeratin mengatakan penetapan PMK baru ini untuk mendukung pelaksanaan Addendum hjota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pem-biayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K).

"Penurunan tingkat bunga KUR dilakukan dengan menimbang perlunya dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait dengan persyaratan penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, dan pelaporan, " ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin, (ant)