IMPOG dongkrak posisi tawar

RI-Malaysia proaktif tangkal kampanye negatif

OLEH DIENA LESTARI APRIKA R. HERNANDA
JAKARTA RI-Malaysia menginisiasi Indonesia Malaysia Palm Oil Group (IMPOG) Kemarin, menyusul kesepakatan kolaborasi pada 6 Maret 2010. Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk organisasi baru ini mengedepankan upaya bersama untuk mengembangkan industri minyak sawit (crude palm oif/CPO) sekaligus menaikkan posisi tawar dua negara produsen terbesar ini di mata dunia.

Apalagi kini, tudingan negatif dan ketentuan standar internasional terkait dengan lingkungan hidup dan praktik perkebunan lestari dinilai kian memojokkan produsen CPO. Ketua Bidang Organisasi dan Sumber Dana Manusia Cabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Purboyo Guritno mengakui kesepakatan pembentukan 1MP0G menjadi salah satu fokus dalam pertemuan dua negara di Kuching, Malaysia kemarin.

Pembentukan organisasi baru ini disepakati oleh The Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Gabungan Pengusaha Kelapa Sa-wit Indonesia (Gapki), Association of Plantation Investors of Malaysia in Indonesia lApimi), Federal Land Development Authority (Felda) dan Sarawak Oil Palm Plantation Owners Association (Soppoa).

"IMPOG yang baru terbentuk ini akan dipimpin dari perwakilan Apimi di Indonesia. Kepemimpinan IMPOG bermasa jabatan 2 tahun sekali dan akan dirotasi," ujarnya kepada Bisnis kemarin. Menurut dia, terbentuknya IMPOG ini sebagai upaya untuk mempererat kerja sama penelitian dan pengembangan dan juga untuk menangani sejumlah isu penting yang mengemuka di sektor sawit. Di sisi lain, organisasi ini akan terlibat aktif dalam menjaga industri perkebunan sawit berkelanjutan, sekaligus menjaga komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Lebih proaktif
Purboyo menyatakan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia ini sebagai upaya dari dua negara untuk menyiapkan strategi proaktif untuk menangkal serangan yang dilakukan oleh gerakan Barat yang antisawit.
"Sejauh ini, kami hanya menerapkan strategi bertahan atas serangan pada sawit. Strategi diam ini kami terapkan sembari berharap agar gerakan antisawit yengdilakukan oleh NGO dapat berhenti dengan sendirinya," ujarnya.

Purboyo menyatakan pembentukan IMPOG di Kuching, Malaysia ini merupakan tindak lanjut memorandum of collaboration (MoC) pada Maret lalu yang disaksikan oleh Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi Malaysia Tan Sri Bernard Giluk Dompok di Jakarta. Ketua Malaysia Palm Oil Association (MPOA) Dato Mamat Sal-leh dengan tegas mengatakan pembentukan forum bersama ini menjadi sarana posisi tawar yang kuat bagi Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi masalah-masalah persawitan terutama dalam menghadapi kampanye hitam (black campaign).

"Ini bisa sebagai posisi tawar kita, yang saya yakini akan ampuh," katanya. Mamat Salleh mengharapkan setelah terbentuk forum kerja sama ini, Indonesia dan Malaysia memiliki kekuatan bersama mengingat 85% pangsa pasar sawit dunia dipegang oleh kedua negara serumpun tersebut.

"Kerja sama ini jugabermanfaat untuk berbagi pengetahuan tentang pengembangan pasar dan usaha bersama dalam promosi kampanye positif soal sustainable palm oil di dunia internasi Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga mengintensifkan kerja sama antarpelaku sektor riil dari Indonesia dengan Malaysia dalam program penggemukan sapi dan ternak ayam yang diintegrasikan dengan budi daya tanaman sawit.

Kerja sama tersebut juga mencakup budi daya jagung yang akan dijadikan pakan ternak. Pihak yang dilibatkan dalam agenda tersebut adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM) dari Kalimantan Barat dan Serawak yang bersatu dalam Pulau Kalimantan. "Ini adalah salah satu agenda yang dibicara-kan dalam pertemuan antara negara B1MP EAGA di Sabah, Malaysia pekan Lilu. Kedua negara ingin agar program itu digarap serius oleh UKM yang telah ditunjuk," kata Deputi Bidang Pengkajian dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, kemarin.

BIMP EAGA atau Brunei Darus-salam-Indonesia-Malaysia-Phili-pines East Asia Growth Area merupakan kelompok negara-negara dalam perjanjian kerja sama bisnis. "Kepa sama ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena daerah tengah dan timur Indonesia, termasuk daerah yang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan," lanjutnya