Kemenkop Dorong UKM Pangan Miliki Sertifikat Halal

KEMENTERIAN Koperasi dan UKM (Kemenkop) mendorong pelaku UKM yang bergerak di bidangpangan, obat-obalan. dan kosmetika untuk memiliki sertifikat lialal. "Kaini berharapagar kualitas produk UMKM dan koperasi yang bergerak di bidang makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika bisa menjamin kepastian produk yang dihasilkannya melalui sertifikat lialal." kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, di

Jakarta. Selasa.

Pihaknya menilai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi adalah melalui kepemilikan sertifikat halal untuk produk yang dihasilkannya Choirul mengatakan, melalui program yang telah diterapkan oleh Kemenkop yakni keamanan pangan, pendampingan, dan sertifikasi produk lialal, beberapa UMKM telah memiliki sertifikat halal. "Realisasi sampai saat ini sudah sebanyak 280 UMKM didaftarkan sertifikasi halal," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akanterus berupaya meningkatkan penialiaman tentang pentingnya produk thalal untuk produk-produk yang dikonsumsi langsung. Oleh karena itu, pendaftaran sertifikasi halal bagi produk UMKM mutlak dilakukan. "Sasaran kami adalah terfasilitasnya pendaftaran sertifikat lialal sekaligus meningkalkan daya saing produk UMKM." katanya. Ia menambahkan, kegiatan pendampingan dan sertifikasi halal yang telah dirintis institusinya saat ini telah diaplikasikan oleh sebagian besar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan/atau kabupaten. "Se-lain itu, melalui program replikasi tersebut juga telah difasilitasi pendaftaran beberapa UKM untuk mendapatkan sertifikat halal." katanya.

Adanya sertifikat halal tidak jarang dipersyaratkan agar dapat menembus pasar ekspor negara-negara tertentu seperti Timur Tengah Selama ini produk kuliner Indonesia, misalnya, kerap kali kalali bersaing bila disandingkan dengan produk pangan dari Malaysia yang telah lebih dahulu memiliki sertifikat lialal. Padalial dari sisi variasi ragam dan rasa, produk kuliner Indonesia jauh lebih kaya BANT

Apex Kurangi Persaingan Bank dengan BPR

Apex Kurangi Persaingan Bank dengan BPR

Jakarta, Pelita - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi berharap lerbentuknya lembaga Apex (bank pengayom BPR) dapat mengurangi persaingan antara bank besar dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Dengan adanya lembaga Apex nantinya tidak ada lagi suara lagi bank umum masuk ke wilayah BPR." kala Budi Rochadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/5).

Dia menjelaskan, tujuan lembaga Apex untuk menjembatani kebutuhan industri BPR, sehingga terjadi industri BPR yang kokoh, berdaya saing tinggi, dan memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat dalam lingkup komonitasnya dan UMKM yang menjadi segmen utamanya. Pemikiran mengenai pembentukan lembaga Apex yang berasal dari Bahasa Yunani yang bermakna pengayom sudah ada sejak tahun 2004 silam.(ant)

UKM Kakao Indonesia Terapkan SNI

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) sedang mengupayakan sentra-sentra UKM penghasil kakao di berbagai wilayah Indonesia menerapkan standarisasi mutu produk atau ber-SNI. "Kami sedang terus menyosialisasikan dan melakukan program pendampingan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan manajemen mutu bagi UKM penghasil kakao di Indonesia," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop-ukm, Chairul Djamhari, di Jakarta, Senin.

Penerapan standarisasi mutu produk kakao, menurut dia, bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk cokelat Indonesia sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar dunia. Pihaknya menyasar sejumlah sentra UKM penghasil kakao di Sulawesi, Banten, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. "Selain itu, hal yang sama juga kami terapkan bagi sentra UKM penghasil minyak atsiri akar wangi di Garut, Jawa Barat," katanya.

Ia menambahkan; untuk itu pihaknya menerapkan program bimbingan penerapan mutu produk dan meningkatkan akses teknologi dan pembiayaan bagi UMKM yang menerapkan mutu. "Akses teknologi dan pembiayaan juga akan kami tingkatkan khususnya bagi UMKM yang berani mengembangkan kemitraan dengan industri," katanya..

Pihaknya telah melakukan pembukaan akses pembiayaan ke LPE! yang didukung penyediaan jaringan pasar oleh pabrikan cokelat. "Untuk tahap pertama telah direalisasikan di Provinsi Banten bagi UMKM dan Koperasi bidang usaha budidaya dan pengolahan kakao," katanya.

Menurut rencana, pihaknya segera menerapkan hal serupa di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan provinsi penghasil kakao lainnya di Indonesia. Choirul menambahkan, pihaknya juga gencar menerapkan program peningkatan kualitas kakao Indonesia melalui intensifikasi dan ekstensifikasi fermentasi komoditas biji cokelat itu.

Upaya itu dilakukan, kata Chairul, agar kegiatan fermentasi kakao dapat dilaksanakan dengan teknologi yang dapat dijangkau petani sehingga terjadi multiplier effect luas yang menguntungkan petani. Ke depan, pihaknya berharap Indonesia dapat menjadi produsen kakao berkualitas terbesar di dunia. Sampai saat ini, kakao Indonesia merupakan komoditas kakao terbaik ketiga dunia setelah Ghana dan Pantai Gading.

Selama ini, kata Chairul, harga kakao Indonesia selalu anjlok di pasaran dan hanya mampu menempati posisi ketiga dunia padahal dari segi tampilan fisik dan kualitas produk tidak kalah dengan dua kompetitor yakni Ghana dan Pantai Gading.

Ia mencontohkan, kakao fermentasi asal Ghana dipatok pada harga 3.000 dolar AS/ton, sedangkan kakao Indonesia hanya dihargai 2.500 dolar AS/ton karena tidak difermentasi. Padahal berdasarkan data Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Indonesia memiliki luas lahan kakao 1,2 juta ha dengan produksi 600.000 mt saat ini. Produksi atau kapasitas terpasang sebesar 230.000 ton dengan utilitas 150.000 ton. Sampai sejauh ini 90 persen produksi kakao diekspor ke Amerika Serikat, Eropa, China, dan India.