""
04/08/2011
NPL UMKM BPR Capai 8,19%
JAKARTA - Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bank perkreditan rakyat (BPR) mencapai 8,19% (gross) hingga Juni 2011.Data Bank Indonesia (BI) tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan definisi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Dalam UU tersebut, kredit segmen UMKM dihitung berdasarkan aset dan omzet Sedangkan berdasarkan peraturan lama, kredit UMKM dihitung berdasarkan plafon. NPL BPR tampak lebih kecil jika menggunakan peraturan lama, yaitu 6,31%.
"Kami harap NPL bisa menurun hingga akhir tahun ini. Kami akan terus berdiskusi dengan seluruh BPR melalui asosiasinya, yaitu Perhimpunan Bank-bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)," kata Deputi Direktur Bidang UMKM Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM BI Muhdi Mahmudy di Jakarta, Rabu (3/8).
Sementara itu, Ketua Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, NPL BPR memang masih tinggi, kendati trennya menurun setiap tahun. Hal itu terlihat di data BI dari Januari-Juni 2011, yaitu pada
Januari sebesar 8.49%.
Menurut Joko, tren yang menurun tersebut disebabkan oleh pembinaan yang terus dilakukan oleh BPR-BPR terhadap para debitor. Selain itu, BPR melakukan "jemput bola" kepada debitor, sehingga bisa mendapatkan kepastian atas angsuran.
"Hampir setiap hari kami berusaha memberikan solusi kepada debitor, sehingga saya optimistis, tren penurunan ini akan berlanjut," imbuh Joko.Namun, tren penurunan NPL di BPR memang cenderung memakan waktu lama, yaitu 1% dalam satu tahun. Sebab itu, jika hendak mengharapkan NPL menurun hingga 3%, dibutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.
Dia mengakui, NPL yang tinggi menyebabkan bunga kredit di BPR masih tinggi pula, yaitu di sekitar 22-25%, bahkan ada beberapa BPR yang masih di atas 25%. Joko menambahkan, BPR tetap kompetitif dalam menetapkan bunga kredit sebab masih harus bersaing dengan bank-bank umum yang kencangmenggarap segmen UMKM.
Berdasarkan kelompok bank, kredit atau pembiayaan UMKM yang dikucurkan oleh BPR/bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) hingga Juni 2011 mencapai Rp 1,39 triliun, sedangkan Januari 2011 tercatat sebesar Rp 59,5 miliar. Total net expansion kredit UMKM mencapai Rp 4236 triliun, sedangkan pada Januari 2011, nilainya baru tercatat minus Rp 15,91 triliun.
Kredit UMKM terbesar masih ditempati oleh bank umum, yaitu sebesar Rp 29,31 triliun. Padahal, pada Januari 2011 masih tercatat sebesar Rp 9,66 triliun.
Pencabutan Izin
Sementara itu, terkait penutupan dua BPR, yaitu BPR Indomitra Mandiri Ciputat pada Juni lalu dan BPR Syarif Hidayatullah baru-baru ini, Muhdi mengatakan, permasalahannya disebabkan oleh terjadinya penipuan (fraud) karena tata kelola (good corporate governance/GCG) yang lemah. Diajuga melihat terdapat penyalahgunaan kredit atau pemberian kredit kepada orang yang tidak seharusnya.
Tapi, persentase fraud itu masih kecil, saya lupa angkanya berapa," ujar Muhdi.
JAKARTA - Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bank perkreditan rakyat (BPR) mencapai 8,19% (gross) hingga Juni 2011.Data Bank Indonesia (BI) tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan definisi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Dalam UU tersebut, kredit segmen UMKM dihitung berdasarkan aset dan omzet Sedangkan berdasarkan peraturan lama, kredit UMKM dihitung berdasarkan plafon. NPL BPR tampak lebih kecil jika menggunakan peraturan lama, yaitu 6,31%.
"Kami harap NPL bisa menurun hingga akhir tahun ini. Kami akan terus berdiskusi dengan seluruh BPR melalui asosiasinya, yaitu Perhimpunan Bank-bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)," kata Deputi Direktur Bidang UMKM Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM BI Muhdi Mahmudy di Jakarta, Rabu (3/8).
Sementara itu, Ketua Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, NPL BPR memang masih tinggi, kendati trennya menurun setiap tahun. Hal itu terlihat di data BI dari Januari-Juni 2011, yaitu pada
Januari sebesar 8.49%.
Menurut Joko, tren yang menurun tersebut disebabkan oleh pembinaan yang terus dilakukan oleh BPR-BPR terhadap para debitor. Selain itu, BPR melakukan "jemput bola" kepada debitor, sehingga bisa mendapatkan kepastian atas angsuran.
"Hampir setiap hari kami berusaha memberikan solusi kepada debitor, sehingga saya optimistis, tren penurunan ini akan berlanjut," imbuh Joko.Namun, tren penurunan NPL di BPR memang cenderung memakan waktu lama, yaitu 1% dalam satu tahun. Sebab itu, jika hendak mengharapkan NPL menurun hingga 3%, dibutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.
Dia mengakui, NPL yang tinggi menyebabkan bunga kredit di BPR masih tinggi pula, yaitu di sekitar 22-25%, bahkan ada beberapa BPR yang masih di atas 25%. Joko menambahkan, BPR tetap kompetitif dalam menetapkan bunga kredit sebab masih harus bersaing dengan bank-bank umum yang kencangmenggarap segmen UMKM.
Berdasarkan kelompok bank, kredit atau pembiayaan UMKM yang dikucurkan oleh BPR/bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) hingga Juni 2011 mencapai Rp 1,39 triliun, sedangkan Januari 2011 tercatat sebesar Rp 59,5 miliar. Total net expansion kredit UMKM mencapai Rp 4236 triliun, sedangkan pada Januari 2011, nilainya baru tercatat minus Rp 15,91 triliun.
Kredit UMKM terbesar masih ditempati oleh bank umum, yaitu sebesar Rp 29,31 triliun. Padahal, pada Januari 2011 masih tercatat sebesar Rp 9,66 triliun.
Pencabutan Izin
Sementara itu, terkait penutupan dua BPR, yaitu BPR Indomitra Mandiri Ciputat pada Juni lalu dan BPR Syarif Hidayatullah baru-baru ini, Muhdi mengatakan, permasalahannya disebabkan oleh terjadinya penipuan (fraud) karena tata kelola (good corporate governance/GCG) yang lemah. Diajuga melihat terdapat penyalahgunaan kredit atau pemberian kredit kepada orang yang tidak seharusnya.
Tapi, persentase fraud itu masih kecil, saya lupa angkanya berapa," ujar Muhdi.
Sumber : Investor Daily Indonesia
Oleh Grace Dwitiya Amianti
