UKM butuh cetak biru

JAKARTA Pemerintah dinilai harus memiliki cetak biru (blue print) yang jelas dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar pelaksanan program UKM oleh setiap kementerian bisa lebih bersinergi.

Direktur UKM Center Universitas Indonesia Nining I Soesilo mengatakan program penanganan persoalan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu diperbaiki terutama dari kerangka kerjanya masih berjalan masing-masing oleh kementerian.

Seharusnya pemerintah dapat menyatukan semua program penanganan dan upaya pengembangan UKM itu menjadi sebuah frame work (kerangka kerja) yang menjadi acuan semua kementerian tersebut.

"Kalau dilihat, semua program UKM pemerintah masih belum efektif, karena semua diselenggarkan setiap kementerian, tetapi tidak ada acuan dan logical frame work yang menyatukan setiap program kementerian itu," ujar, akhir pekan lalu.

Menurut Nining, dalam konteks pengembangan UKM yang dilakukan terpisah-pisah di beberapa kementerian menjadi mutlak untuk dibuatkan kerangka kerja dan cetak biru untuk dijadikan acuan oleh seluruh penyelenggara program UKM tersebut.

Selama ini, penanganan persoalan UKM tidak pernah selesai karena kerangka kerja yang dibangun setiap kementerian berbeda-beda dan berjalan masing-masing, dan tidak ada ada sebuah kerangka kerja yang menyatukannya.

Kabid UKM Apindo Nina Nrsinah, menambahkan pengembangan UKM ke depan harus dijabarkan secara jelas ke dalam cetak biru, agar semua program pemerintah untuk penanganan masalah dan pengembangan UKM bisa menjadi efektif dan memiliki orientasi yang benar.

"Pengembangan UKM ke depan harus memiliki orientasi yang dijabarkan secara jelas, sehingga segalanya bisa dipersiapkan oleh semua pemangku kepentingan baik dalam program pendampingan dan pengembangan kapasitas, sampai fasilitasi pemasaranya."

info pasar lukisan dan industri kreatif.http://artkreatif.net/