UKM Sangat Memungkinan Lepas Saham di Bursa

Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat memungkinkan melakukan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebab dengan initial public offering (IPO) atau penawaran saham perdana UKM berpeluang besar mengakses dana di luar perbankan. Selain itu Listing juga akan mendorong pelaku usaha mikro memperlihatkan potensi yang ada kepada investor.

NERACA

"Saya pikir sangat mungkin UKM untuk listing, banyak potensi besar yang dimiliki UKM tetapi karena tidak diketahui oleh investor maka usaha mereka berjalan lamban," demikian dikemukakan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Lembaga Keuangan Nonbank, Pasar Modal, dan Dana, Wisnu Wardhana ketika ditemui Neraca (umat malam (18/6) di Bandung.

Wisnu Wardhana malam itu melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus Kadin Jawa Barat terkait keikutsertaannya dalam pencalonan Ketua Umum Kadin Indonesia Agustus mendatang. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Kadin Jabar Agung Suryamal Su-tisno, para senior Kadin Jabar dan tokoh pengusaha Jabar.

Dengan lugas Wisnu mengemukakan bahwa pen-calonan dirinya didorong oleh keinginan untuk menggandeng dan mengembangkan potensi daerah agar ke depan bisa lebih berperan di tataran nasional dan internasional. Saat ini diakui perputaran uang 70% di antaranya beredar di lakarta. "Obsesi ini bisa kita capai, kalau saudara-saudara mendukung pencalonan saya nanti," kata Wisnu yang disambut aplaus peserta yang hadir.

Wisnu berkeinginan dirinya bisa metnwujudkan obsesinya untuk mengembangkan potensi atau kelebihan Indonesia yang akan mampu menjadi kekuatan dalam menggalang perekonomian global, yakni demografi, kandungan potensi sumber daya energi, komoditas makanan, serta stabilitas ekonomi makro dan politik.

"Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di perekonomian global,tinggal bagaimana kita mengelolanya," katanya. Harus Fleksibel

Menurut Wisnu, pemerintah belum lama ini mengucurkan dana dalam bentuk Kredit Untuk Rakyat (KUR) sekitar. Rp 20 triliun. Pendanaan ini sebetulnya bisa menjadi moment penting bagi pelaku usaha mikro, hanya saja persoalannya pembiyaan tersebut masih sangat tergantung dengan Bank Indonesia (BI) yang memiliki ketentuan dan persyaratan sehingga terkadang UKM juga sulit untuk mengakses pendanaannya.

"Terkadang kelebihan dana KUR kemudian di simpan dalam bentuk SBI. Kejadian teknis ini masih sering terjadi. Oleh sebab itu ketika zamannya Pak MS Hidayat (Mantan Ketua Kadin Indonesia), kita terus berjuang agar BI itu lebih fleksibel mengalokasikan pendanaan mereka kepada usaha mikro," jelasnya.

Diakui, banyak potensi pembiayaan di luar nonbank yang bisa dimanfaatkan UKM, namun Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan pemerintah masih membatasi produk-produk yang sifatnya bisa memberikan pendanaan di luar perbankan.

"Di satu sisi pemerintah memang ingin melindungi investor yang memberikan pembiayaan itu. Tapi menurut saya, tinggal bagaimana aturan mainnya saja. Pemerintah bersama Bapepam dan BI harus menggodok alternatif-alternatif pembiayaan yang sifatnya di luar nonbank," harap Wisnu.

Hal ini penting supaya UKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh besar karena adanya akses pendanaan yang mudah. Dia mencontohkan, di Amerika banyak produk-produk pendanaan di luar bank yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan usaha kecil. Hanya saja karena control yang lepas dari pemerintah menjadikan Amerika kolaps.

Kembali ke IPO, Wisnu menilai, pelaku usaha mikro sudah harus berani melakukan perubahan. Terutama dalam mengelola perusahaan dengan baik dan professional. Dengan demikian mereka bisa masuk ke listing untuk menawarkan potensi yang ada.

"Kuncinya keinginan kuat untuk melakukan perubahan, UKM listing kenapa tidak. Saya contohkan, di Amerika sebuah perusahaan kecil karena dia masuk bursa orang akhirnya mengetahui adanya potensi," ujarnya.