Penyaluran Kredit UMKM Masih Stagnan di Jabar

Anggota Komisi C DPRD Prov. labar, Humar Dani menilai, penyaluran kredit UMKM oleh Bank Jabar Banten (BIB) masih berjalan stagnan. Oleh karena itu, BJB sebagai bank milik Pemerintah Provinsi Jabar harus mendukung pembangunan ekonomi di daerah.

DPRD Jabar, melalui Komisi C hingga saat ini terus memantau langsung ke lapangan perkembangan kinerja BUMD-BUMD milik Pemprov. Jabar. Dari beberapa BUMD yang telah dilakukan peninjauan salah satunya beberapa Kantor Cabang Bank Jabar Banten (PT BJB Tbk)

Salah satu kinerja yang ditinjau pada BJ B, adalah realisasi penyaluran kredit untuk UMKM. Adapun hal yang menjadi dasar pertimbangannya untuk melihat peranserta BIB sebagai bank milik Pemprov. Jabar, dalami partisi-pasinya mendukung pembangunan ekonomi di daerah. Partisipasi tersebut salah satunya direalisasikan melalui penyaluran bantuan kredit untuk sektor riil yang di antaranya melalui UMKM.

"Merujuk kepada hasil peninjauan ke Kantor Cabang Cibinong, Bogor ditemukan laporan untuk penyaluran kredit UMKM oleh BJB masih berjalan stag-nan," ujar Humar Dani kepada Neraca (17/6). Dikatakan Humar, dalam kegiatan peninjauan itu ke BJB Cab. Cibinong Bogor diperoleh informasi, dalam tahun 2010, dari Januari sampai Maret, jumlah asset telah mencapai Rp.914,167 miliar, jumlah Dana Penghimpunan Pihak Ketiga sebesar Rp.692,778 miliar, jumlah kredit yang telah disalurkan sebesar Rp.571,119 miliar, jumlah laba sebesar Rp.17,561 miliar dan NPL sebesar 0,67.

Khusus untuk realisasi penyaluran kredit, dari jumlah yang telah berhasil direalisasikan, sebesar Rp. 515,605 miliar disalurkan untuk kredit konsumtif dan sebe-sar Rp.55, 514 miliar disalurkan untuk kredit produktif. Dari jumlah kredit produktif, sebesar Rp.22, 361 miliar disalurkan untuk kredit UMKM.

Pihak Kantor cabang PT BJB unit Cibinong mengungkapkan adanya hambatan dalam penyaluran kredit UMKM. Yaitu rendahnya kesadaran memiliki izin usaha dari pelaku UMKM, banyak pelaku UMKM yang lebih tertarik pada kredit non bank, harga bahan baku yang tidak stabil serta banyaknya UMKM yang belum berbadan hukum.

Terkait dengan laporan tersebut, terang Humar, BJB dinilai belum mampu bersaing denganbank-bank lainnya. Kenyataan adanya pelaku UMKM yang tidak tertarik pada kredit yang ditawarkan oleh BJB menunjukkan bukti BJB belum meraih kepercayaan dari masyarakat Bogor secara maksimal. Hal-hal yang disampaikan sebagai kendala oleh pihak kantor cabang setempat, semuanya bisa dicarikan solusinya, di antaranya dengan mempermudah prosedur pemberian kredit.

Langkah tersebut sudah dibuat oleh Perum Pegadaian, di mana BUMN tersebut sudah menyalurkan kredit untuk UMKM sebesar Rp. 2 juta per 1 pelaku UMKM.