UKM sudah kalah bersaing

Kemenkop dan UKM keluhkan bank yang lambat salurkan KUR

JAKARTA Menteri koperasi UKM Syarifuddin Hasan menemukan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah kalah bersaing di sektor kerajinan, produk alat perkakas, produk makanan minuman, obat herbal, alas kaki, dan kosmetik.

Hal tersebut diungkapkan Menkop dan UKM Syarifuddin Hasan dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR RI di mana berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan pelaku UMKM dalam posisi kritis.Bahkan, lanjutnya ada sebagian produk UMKM yang pangsa pasar potensialnya diambl aliholeh negara lain, terutama China.

Kendati demikian, ada produk yang tak bisa dikalahkan oleh produk dari negara lain, yakni UMKM yang menghasilkan produk pertanian, ba-han baku olahan seperti kopi, rumput laut, kakao, hortikultura, tanaman obat-obatan dan sejenisnya diperkirakan mampu bertahan."Untuk meningkatkan daya saing UKM, kami telah berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi di sektor koperasi dan UMKM," tuturnya pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, kemarin.

Upaya yang telah dilakukan itu antara lain penguatan sentra UKM, pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP, peningkatan kompetisi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pendampingan dan konsultasi, dan pengembangan wirausaha baruinovatif melalui inkubator.Sementara itu, Sjarifuddin mengeluh terhadap kinerja perbankan penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang dinilainya belum optimal sehingga sosialisasi yang dilakukan instansinya belum berbuah maksimal. .

"Ini sebenarnya bukan keluhan, melainkan karena dorongan keinginan kami agar perbankan terus berupaya meningkatkan penyaluran agar dananya bisa sampai ke masyarakat," ujarnya.Keluhan disampaikannya kepada Ketua Komisi VI Airlangga Hartanto, karena KementerianKoperasi dan UKM yang dipimpinnya tidak mempunyai wewenang memberi instruksi kepada perbankan.

Padahal, dana yang telah dipersiapkan pemerintah melalui pola penjaminan cukup besar, yakni Rp20 triliun per tahun. Akan tetapi, sampai periode April 2010, serap-annya sejak diluncurkan pada akhir Desember 2007, belum mencapai Rp20 triliun."Kalaupun instansi kami terus meningkatkan sosialisasi program KUR sebagai sumber permodalan, terutama untuk bisa diakses pelaku usaha mikro dan kecil, dipastikan sulit sampai di tangan para calon debitur tersebut."

Komitmen perbankan

Sebab, katanya, perbankan yang telah komitmen menyalurkan KUR, tidak melakukan percepatan sebagai tugas utama, karena Kementerian Koperasi dan UKM tidak mempunyai wewe-nang memberi instruksi, maka yang dioptimalkan hanya sosialisasi.Di satu sisi, Sjarifuddin memahami Ada peraturan khusus pada perbankan yang tidak bisa dilewatkan ketika menyalurkan dana.Namun, katanya, pemerintah telah melakukan relaksasi terhadap peraturan itu, sehingga prosesnya tidak terlalu rumit.

Yang perlu dipertegas dalam konteks penyaluran KUR, dengan target penyaluran Rp100 triliun hingga Periode 2014, perbankan penyalur juga ikut proaktif melakukan sosialisasi melalui penyebaran informasi.Meski lembaga yang dipimpinnya tidak bisa berfungsi sebagai eksekutor, karena telah ditunjuk menjadi koordinasi, Kementerian Koperasi dan UKM wajib memonitor perkembangannya."Kalau dana yang disalurkan perbankan masih kecil, kami harus mengatakan jumlahnya memang masih kecil.