Dana bergulir ekonomi kelurahan Rp71 miliar

PEMK libatkan 132 koperasi jasa keuangan
Pemprov DKI telah menyalurkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan (PEMK) hingga Rp7i,5 miliar guna menyukseskan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Ade Soeharsono mengatakan dana tesebut telah disalurkan kepada 132 koperasi jasa keuangan yang menjangkau lebih dari 28.430 pemanfaat yang terdiri dari perorangan dan kelompok.

"Tingkat pemanfaatan dana PEMK yang telah disalurkan hingga 27 Mei 2010 itu cukup baik sesuai dengan fungsinya untuk menyukseskan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya kemarin.Jumlah pemanfaat dana PEMK yang kini berjumlah 28.430 pengguna, terdiri dari perorangan dan kelompok yang diharapkan terus bertambah mengingat pola penyalurannya yang secara bergulir.

Adapun, dana bergulir PEMK yang terbaru, lanjut Ade, telah disalurkan sebesar Rp4,8 miliar pada 27 Mei 2010 kepada sembilan koperasi jasa keuangan yang berasal dari Jakarta Selatan, Timur dan Utara dengan total 2.604 pemanfaat. "Dana PEMK sebesar Rp71,5 miliar tersebut digulirkan secara bertahap dan pengucuran sebesar Rp4,8 miliar untuk 2.604 pemanfaat merupakan pengguliran yang keenam,"ujarnya.

Pantau penggunaan Sementara itu Wakil Gubernur DK] Prijanto mengatakan pihaknya berharap agar dana PEMK dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Koperasi Jasa Keuangan.

Untuk itu, pihak Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI diminta terus memantau pengelolaan dana tersebut sehingga dapat menjadi dana pinjaman bergulir yang bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, Prijanto mengingatkan, dalam menjalankan tugas agar menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan ada lagi cara-cara tidak baik dengan mempersulit pelayanan hanya untuk mengharap pendapatan tambahan di luar gaji," ujarnya. Ketua Umum Kadin Jaya Edi Kun-tadi mengatakan pihaknya mendukung upaya pemberdayaan ekonomimasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya melalui kemudahan akses permodalan bagi usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Soalnya, menurut dia, permodalan menjadi persoalan utama mayoritas dunia usaha, khususnya UMKM dan koperasi yang sulit diperoleh dari bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga keuangan tersebut.

"Lembaga pembiayaan dengan polanya masing-masing menyalurkan dana yang dapat dipakai untuk membantu masalah permodalan yang menjadi salah satu kendala utama UMKM dalam mengembangkan bisnisnya."

Edi menambahkan lembaga dengan pola pembiayaan yang sudah berjalan a.l. meliputi, program PEMK yang dibentuk Pemprov DKI dengan fokus penyaluran dana di tingkat kelurahan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Negara Koperasi dan UKM.