AKHKI dan Kemenkop Beri Pendampingan HKI

Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) telah memberikan pendampingan kepada kalangan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) industri kreatif di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM.

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Chairul Djamhari menyatakan, pihaknya telah memberikan pendampingan dan bantuan sertifikasi HKI kepada kalangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) industri kreatif. Sudah sebanyak 917 UMKM telah mendapat sertifikat merek dagang, desain industri, dan paten yang tersebar di 26 provinsi, termasuk DKI Jakarta.

"Kami mendorong UMKM dan koperasi untuk memahami dan menerapkan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai intible asset yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dikomersialkan," kata Chairul di kantornya, Jumat (30/4).

Sedangkan AKHKI berencana membentuk lembaga bantuan hukum (LBH) yang khusus menangani masalah HKI. AKHKI akan membantu kalangan industri kreatif untuk mengamankan karya industri kreatif dari tindak kejahatan penjiplakan dan pemalsuan. "Kami ada usulan agar dibuat lembaga bantuan hukum (LBH) khusus masalah HKI. Namun itu juga bisa dengan komitmen kerja sama dengan LBH yang ada, ya kami telah siap," kata Ketua Umum AKHKI Yustisiari P

Kusumah, Kamis (29/4) di sela-sela diskusi terbatas Pemberdayaan HKI dalam Industri Kreatif di Jakarta. Diskusi menghadirkan pembicara Prof Eddy Damian dari Universitas Padjadjaran Bandung, konsultan HKI Dedy Kurniadi, serta dua pelaku industri kreatif Ridwan Kamil dan Jerry Aurum.

Dengan adanya LBH khusus HKI tersebut, Yustisiari berharap produk industri kreatif makin bernilai bisnis yang tinggi. Dengan nilai ekonomi yang tinggi, kata dia, tarif pendaftaran HKI atas produk kreatif itu menjadi tidak seberapa. "Demikian pula, nilai jasa konsultasi HKI juga masih relevan, karena*i£atnva sangat menunjang," kata ketua AKHKI periode 2010-2013, menggantikan ketua lama Chandra A Hamzah.

Diakui di LN Sementara itu, Ridwan Kamil mengungkapkan, prestasi industri kreatif Indonesia bahkan banyak diakui di luar negeri. "Jika Wagub (Jabar) Dede Yusuf tak memanfaatkan, karya kami malah lebih diakui di Thailand dan Singapura," kata Ridwan bangga.

Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF) ini antara lain menyebutkan sejumlah karyanya di luar negeri. Marina Bay Waterfront Master Plan di Singapura, Suktohai Urban Resort Master Plan di Bangkok, dan Ras Al Kaimah Waterfront Master di Qatar-UEA. Ia juga mengarsiteki sejumlah proyek besar di Tiongkok, Hong Kong, Bahrain, dan Uni Emirat Arab