""
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) melakukan berbagai upaya agar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bisa mencapai Rp10 triliun, atau sekitar 50% dari anggaran Rp20 triliun hingga akhir 2010.
Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, kemarin, mengatakan upaya tersebut antara lain menghapus BI chacking, serta memperluas penetrasi pasar. "Kami berharap penyaluran KUR lebih maksimal, dan bisa mencapai angka Rp10 triliun," ujarnya di Bandung, Minggu (4/4). Ia menambahkan selain itu pihaknya juga telah mengevaluasi penyaluran KUR pada 2007"2009 yang dianggap kurang maksimal. "Kami akan terus mencari jalan keluar," tuturnya.\
Berdasarkan catatan Kementerian KUKM, penyaluran KUR pada triwulan I/2010 masih belum maksimal, karena ada beberapa kelonggaran aturan yang baru diimplementasikan pada Februari. Bahkan, katanya, permintaan kredit program pemerintah tersebut pada Januari 2010 masih relatif sedikit.
Syarifuddin memrediksikan permintaan KUR akani tumbuh pada bulan ini, karena kebutuhan pelaku usaha untuk menambah modal sangat besar. "Sosialisasi yang efektif bisa mempermudah pelaku UKM dalam mengakses KUR guna menambah permodalan, di samping menyediakan pembimbing untuk membantu pelaku usaha."
Menurutnya potensi serapan KUR sebenarnya masih sangat besar, antara lain pelaku usaha yang ada di Jabar. "Para pelaku UKM di Bandung sangat kreatif, sehingga mereka mampu bersaing dengan produk impor," tuturnya.
Meski demikian, ia menyadari sikap bank yang selalu hati-hati dalam menyalurkan KUR, karena menggunakan dana nasabah. Sementara itu, Jabar berharap mendapatkan alokasi KUR minimal Rp4 triliun dari anggaran kredit tersebut Rp20 triliun secara nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jabar Wawan Hernawan mengatakan cukup banyak pelaku UMKM di Jabar yang potensial mendapatkan kredit.
"Sekitar satu perlima pelaku UMKM secara nasional ada di Jabar, oleh karenanya wajar apabila provinsi ini mendapat alokasi minimal Rp4 triliun," katanya. Dia mengakui penyaluran KUR di Jabar masih belum maksimal, hal tersebut terlihat dari rendahnya penyerapan kredit program pemerintah tersebut sejak 2007. "Data Dinas KUMKM Jabar menyebutkan outstanding KUR di Jabar hingga akhir 2009 sebesar Rp1,9 triliun
