Izin Usaha Maksimal 17 Hari

Empat Menteri Bikin SKB

JAKARTA-Lamanya waktu izin usaha-menjadi perhatian Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Departemen yang dipimpin Gamawan Fauzi itu bakal memangkas waktu pengurusan izin usaha yang kini masih rata-rata 60 hari menjadi 17 hari. Kebijakan itu bertujuan agar gairah investasi di Indonesia semakin meningkat.

"Mulai I Januari itu akan kami berlakukan," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantor Depdagri kemarin (1/12). Gamawan mengakui, pengurusan izin usaha selama ini sangat lama. Itu membuat citra investasi di Indonesia tidak bagus.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, pemangkasan waktu pengurusan izin usaha itu melibatkan beberapa departemen terkait. Yakni, Depdagri, Depkum HAM, Depdag, dan Depnakertrans.

Karena itu. dalam waktu dekat dia akan menggandeng menteri departemen tersebut untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) em-. pat menteri departemen tersebut sebagai dasar hukum sementara.

Kata Gamawan, kebijakan tersebut sebenarnya membutuhkan Keppres. Namun, pengurusan Keppres cukup lama. Karena itu, SKB menjadi dasar hukum sementara sembari menunggu Keppres rampung. "Keppres tak bisa cepat selesai kendati masuk dalam program 100 hari," katanya.

Percepatan izin usaha itu sudah menjadi tren daerah tujuan investasi . Gamawan mencontohkan perizinan usaha di Selandia Baru. Negara kepulauan itu bisa mempersingkat izin usaha hanya dalam waktu satu hari. Dia tak ingin investor dipersulit ketika memulai usaha. "Kenapa harus lama kalau bisa dipercepat." katanya.

Apakah ada sanksi jika waktu pengurusan izin lewat 17 hari? Gamawan menjanjikan bakal ada sanksi. Namun, dia tidak memperjelas dalam bentuk apa sanksi tersebut. "Sanksi itu akan dikaitkan dengan undang-undang pelayanan publik," katanya.

Untuk merangsangperforma pemerintah daerah. Gamawan bakal mengiming-imingi bonus. Daerah yang sukses menyederhanakan perizinan itu bakal diberi retvard. "Departemen Keuangan saja memberi Rp 32 miliar untuk daerah yang melakukan pengelolaan keuangan terbaik, kalau kami Rp 2 miliar bisa lah," katanya