Hak Pelaku Usaha Tidak Terlindungi

SECARA umum kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan praktek monopoli sudah lumayan. Namun, masih lemah dari peraturannya Demikian disampaikan pengamat persaingan usaha, Kurnia Toha, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Umum Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPKU FHUI) itu, banyak pasal yang mengatur tentang persaingan usaha, tapi belum ada pedomannya.
"Padahal pedoman itu sangat penting bagi para pelaku usaha untuk mengetahui mana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berusaha," katanya.

"Misalnya dalam pasal 50 a dan pasal 51 Undang-undang Nomor 9 tahun 1999, yang isinya mengatur pengecualian tentang persaingan usaha," katanya. Kurnia juga menyoroti mengenai aturan merger usaha, soalnya aturan KPPU menyebutkan sebelum melakukan merger, pengusaha harus melaporkan dulu ke KPPU. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 teniang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dan Tidak Sehat, pasal 29 menyebutkan, merger dilaporkan paling lambat 30 hari setelah dilakukan.

Selain itu, kata dia, KPPU juga belum maksimal dalam menyelesaikan masalah oligopsoni, oligopoli, penetapan harga, dan masalah kartel. Namun, kata dia, KPPU sudah membuat pelaku usaha berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya. "Sekarang monopoli usaha sudah mulai berkurang dan pengadaan proyek sudah melalui proses tender," ujarnya.

Namun, kata Toha, dari beberapa kasus yang ditelitinya, memperlihatkan KPPU dalam memeriksa kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak didasarkan pada pengkajian teori ekonomi dan hukum secara mendalam.
"Dalam proses pemeriksaan,hak pelaku usaha tidak terlindungi. Sebab, tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri. Tidak seperti di pengadilan yang bisa melakukan pembelaan dan menghadirkan saksi," tuturnya.

Ke depan, lanjutnya, KPPU harus memperbaiki hukum acara dan materiil dengan membuat pedoman pasal yang mengatur persaingan usaha. Sebab, sekarang banyak pengusaha yang belum mengerti dan paham terhadap pasal-pasal itu