Multifinance bidik UMKM

Aset industri pembiayaan berpotensi mencapai Rp400 triliun


JAKARTA Aset industrimultifinance hingga Juni 2010 diperkirakan naik 19,27% dibandingkandengan posisi periodeyang sama tahun lalu. Kekayaan yang meningkat itu akan diarahkan untuk mengembangkan pembiayaan ke sektor produktif.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bahkan memproyeksikan aset industri multifinance akan menembus Rp400 triliun dalam S tahun mendatang. Proyeksi itu berasal dari optimisme kondisi perekonomian yang kian membaik. ketua APPI Wiwie Kurnia mengatakan sektor otomotif, baik sepeda motor maupun mobil, sejauh ini masih menjadi lini bisnis utama.

"Hingga akhir tahun ini, total aset multifinance bisa lebih dari Rp200 triliun dan dalam 5 tahun diharapkan mencapai Rp400 triliun, jika pertumbuhan tiap tahun berkisar 20%," katanya kemarin. Ke depan, tegasnya, multifinance akan menggenjot pembiayaan ke sektor produktif melalui penambahan skema kegiatan usaha, yaitu pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui RUU Multifinance.

Bisnis kartu kredit yang selama ini tidak banyak digarap oleh multifinance, tuturnya, diusulkan untuk dikeluarkan dari jenis pembiayaan yang dibolehkan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan usaha multifinance adalah sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaankonsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan aset industri multifinance per April mencapai Rpl88,15 triliun, naik 14,97% dari periode yang sama tahun lalu Rpl63,64 triliun. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rpl52,23 triliun, naik 16,51 % dari April 2009 sebesar Rpl30,65 triliun.

Dari nilai tersebut, pembiayaan sektor otomotif mencapai 90% atau sekitar Rpl 37 triliun, sisanya berasal dari pembiayaan nonoto-motif, seperti kredit elektronik. Sekjen APPI Dennis Firmansjah menambahkan pertumbuhan industri pembiayaan dari sektor otomotif bukan dipandang ha-nya konsumtif, melainkan produktif bagi masyarakat.

"Pembiayaan itu bukan hanya mobil sedan baru, melainkan ada sewa guna usaha atau leasing, ada kredit mobil komersial, penumpang yang sangat dipakai di wilayah-wilayah kaya komoditas dan mendorong sektor produktif."
M. Ihsanuddin, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Ba-pepam-LK Kementerian Keuangan, mengatakan multifinance memiliki potensi menjadi lembaga keuangan yang bisa menyalurkan kredit usaha rakyat. Namun, saat ini secara yuridis tidak boleh memberikan pinjaman atau me-nyalurkan kredit secara langsung kepada masyarakat.

Pekan lalu, Kementerian Keuangan membentuk tim kajian bersama RUU Multifinance guna mengakomodasi keinginan industri pembiayaan untuk memiliki payung hukum bagi industri ini."Pengkajian penyusunan ini sudah kami mulai. Timnya sudah disetujui oleh ketua Bapepam-LK," katanya.

Dia mengatakan saat ini RUU tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (pro-legnas). Ekonom Clobal Research Standard Chartered Bank Eric Alexan-der Sugandi menilai upaya lembaga keuangan nonbank khususnya multifinance yang ingin mendorong pertumbuhan UMKM adalah hal yang positif guna menekan penurunan bunga kredit mikro dari perbankan.

"Ini hal yang baik meski nantinya perlu dibatasi sehingga tidak overlapping dengan bank. Dengan lembaga keuangan nonbank ikut juga memfasilitasi pendanaan UMKM terbuka kesempatan agar bunga kredit ke ritel bisa lebih rendah," katanya. Eric mengatakan dengan aset yang terus bertumbuh, meski masih jauh dari bank tetapi selayaknya perlu diperkuat oleh regulasi setingkat UU. Sinergi dengan bank Wiwie mengatakan ke depan sinergi multifinance dengan perbankan akan digenjot, terkait dengan jaringan, infrastruktur, dan jenis usaha multifinance.

Faktor-faktor yang mendukung multifinance masuk ke UMKM, yaitu jaringan multifinance yang mencapai 2.000 cabang dan tersebar di wilayah yang tak mampu dijangkau bank dalam pasar ritel. Multifinance mempunyai basis data besar, jaringan kuat, keahlian khusus pada pembiayaan ritel, sistem informasi sumber daya manusia dan tenaga penarikan, serta fleksibilitas.

Multifinance juga memiliki kemudahan pembiayaan bagi sektor usaha yang sulit mengakses kredit perbankan. Menanggapi kerja sama itu, Ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menilai bank dan multifinance dapat saling melengkapi.

"Industri pembiayaan punya peluang tumbuh yang signifikan. Bank selayaknya memandang hubungannya dengan multifinance bersifat saling melengkapi," katanya.

Koperasi Dan UKM Mau Diasuransikan


UNTUK menguatkan daya tahan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), pemerintah mau mengasuransikan semua koperasi dan UKM. Saat ini pemerintah sedang menggodok pembentukan konsorsium asuransi itu dan ditargetkan akhir tahun sudah terbentuk.

Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharam mengatakan, asuransi sangat penting dalam sektor koperasi dan UKM. Sebab, pelaku sektor riil ini juga membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk mengembangkan usahanya.

"Untuk mendapatkan biaya tersebut tidak mudah. Sebab, saat ini masih ada kekurangpercayaan lembaga keuangan terhadap koperasi dan UKM karena tingginya risiko gagal bayar dan gagal usaha," kata Agus seusai membuka acara Temu Konsultasi Edukasi dan Fasilitasi Implementasi Kabijakan Perasuransian bagi KUKM dalam Rangka Peningkatan Akses Pembiayaan di Jakarta, kemarin.

Dengan telah diasuransikan-nya koperasi dan UKM, Agus yakin pihak perbankan bisa lebih percaya memberikan pembiayaan. Sebab, sudah ada jaminan pada pembiayaan yang diberikannya kalau dikemudian hari terjadi sesuatu. Selama ini, sambungnya, pelaku koperasi dan UKM, khususnya di sektor pertanian dan kelautan, sangat sulit mengakses permo-dalan. Sebab, risiko gagal bayar pada sektor ini sangat tinggi.

"Dengan asuransi, mereka jadi terlindungi. Perbankan dan lembaga keuangan lain menjadi lebih percaya memberikan modal usaha," tuturnya. Agus menyadari, selama ini pelaku koperasi dan UKM kurang menganggap pentingnya asuransi dalam menjamin kelangsungan usaha. Bahkan banyak yang menganggap asuransi hanya akan menambah beban dengan harus membayar premi secara berkala.

"Makanya, konsorsium ini bentuk sebagai solusi agar koperasi dan UKM mengenal asuransi. Kita ingin sosialisasikan bahwa asuransi ini sangat penting dan sangat bermanfaat." katanya. Menurut Agus, persaingan bisnis yang semakin ketat dengan percaturannya yang semakin mengglobal, maka asuransi menjadi mutlak. Di negara-negara maju, asuransi sudah menjadi kewajiban.

Agus mencontohkan, di Spa-yol. kalau ada pihak yang akan mendirikan perusahaan, maka sebelumnya harus mcngasuransi dulu calon pegawainya. Demikian juga di Jerman, semua perusahaan sudah diasuransikan, termasuk usaha mikro. Untuk mendorong UKM mau masuk asuransi, kata dia, ke depan Kementerian Koperasi dan UKM akan membuat regulasi yang mensyaratkan bantuan permodalan dengan asuransi.

TDL Naik Pengrajin Terancam Gulung Tikar

Para pengusaha kerajinan bordir di Desa Sukawera dan Desa Sukalila Kecamatan Widasari Indramayu, mengkhawatirkan dampak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mulai Juli bagi pengguna listrik 1.300 Watt hingga 5.500 Wait.

Kenaikan TDL tak berimbas pada konsumen 450 Watt dan 900 Watt. Namun usaha kecil yang menggunakan listrik di bawah 6.600 Watt kini menjerit. Mereka menanggung kenaikan tarif 18 persen bagi pelanggan rumah tangga, dan 16 persen bagi pelanggan bisnis. Pemerintah bersama Komisi VII DPR bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Risetdan Teknologi. Lingkungan Hidup telah memutuskan kenaikan TDL. Keputusan kenaikan TDL hanya untuk pengguna listrik 1.300 Watt hingga 5.500 Watt.

Kekhawatiran cukup dimak-. lumi, pasalnya belasan pengusaha bordiryang mempekerjakan puluhan karyawan tersebut, akan merasakan imbas langsung keputusan pemerintah ini. Beberapa pengusaha mengatakan, akan terjadi peningkatan biaya produksi hingga mencapai 20 persen bahkan lebih.

"Tagihan listrik jelas akan naik, celakanya hal Ini juga berpengaruh pada naiknya harga bahan baku kain, serta benang yang menjadi kebutuh-an pokok dasar bagi kegiatan usaha kerajinan bordir," tutur H Hamzah. Senin (21/6).
Hamzah menambahkan, kondisi persaingan industri garmen khususnya pakaian jadi kini semakin ketat. Kegiatan usaha kecil di bidang seni merajut benang ini, memang belakangan makin tersisih. "Kalau dihantam lagi dengan lonjakan biaya produksi maka dapat dipastikan aRan sulit bertahan," keluhnya.

Usaha kerajinan bordir di sentra Sukawera dan Sukalila ini sudah menjadi kegiatan usaha turun temurun oleh warga sekitar, dari mulai menggunakan mesin manual hingga menggunakan mesin modern kini mulai berkem-bang dengan pangsa pasar lokal Jawa bahkan ada beberapa diantaranya sudah mulai masuk ke pasar Sumatra dan Kalimantan.

"Entah sampai kapan bertahan, kalau kondisinya seperti ini kerajinan bordir di wilayah Indramayu yang telah menjadi mata pencaharian warga kini terancam gulung tikar." keluh Ny Yatti.

Dampak kenaikan TDL juga dirasakan bagi kegiatan usaha seperti percetakan sablon dan spanduk serta usaha konveksi. Jenis usaha ini sangat tergantung dengan listrik untuk menggerakan mesin jahit, computer dan mesin cetak untuk usaha sablon. Kini beban kegiatan usaha mereka akanmakin berat setelah harga bahan baku seperti tinta dan kertas sudah lebih dulu naik.

Bertahan dengan situasi sulit dan tidak mem-PHK karyawan masih beruntung, namun kondisi "kolap" hidup enggan mati tak mau bisa menjadi fakta baru yang menimpa para pengusaha skala kecil dan menengah yang akan menerima dampak buruk kenaikan TDL.

Harapan adanya peninjauan" kembali kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan TDL disampaikan sejumlah pengusaha kecil Indramayu. "Kalau TDL diterapkan nanti, terus terang ini menjadi mimpi buruk bagi pengusaha," tandas H Hamzah