Anggaran 2011 Kemenkop UKM disetujui Rp1,6 triliun

DPR menyetujui kenaikan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp 1,6 triliun dari sebelumnya sebesar Rp828,6 miliar, dan akan diproses menjadi pagu definitif pada akhir Oktober 2010.

Nurdin Tampubolon (F-Hanura) pimpinan sidang Komisi VI DPR menjelaskan kenaikan pagu anggaran sekitar Rp833 miliar itu selanjutnya akan diperjuangkan Badan Anggaran (Banggar) Komisi VI pada rapat Banggar Besar mulai .13-31 Oktober 2010.

"Dukungan usulan kenaikan anggaran ini, karena menyangkut program peningkatan kapasitas pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) menghadapi perdagangan bebas antara Asean dengan China (ACFTA),"ujarnya pada rapat kerja dengan Kementerian Koperasi dan UKM kemarin.

Selain itu. Komisi VI juga menyetujui penambahan anggaran untuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebesar Rp92 miliar yang sudah masuk dalam anggaran instansi itu. Sebelumnya anggaran yang sudah disetujui Komisi VI hanya sebesar Rp50 miliar.

Penambahan anggaran secara signifikan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM untuk Sembilan pos pembiayaan meliputi 7 Deput. Selain itu Sekretariat Kementerian, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan Lembaga Layanan Pemasaran-KUMKM) serta pos pembiayaan Dekonsentrasi. Meski sudah terdapat peningkatan alokasi anggaran, tetapi menurut Aburrahman Abdullah (F-PD), Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, masih harus bekerja kerras memperbaiki kinerja pada setiap unit atau Deputi Bidang.

"Saya melihat niat baik Komisi VI untuk meningkatkan APBN Kementerian Koperasi dan UKM, kurang dihargai. Kami meminta agar anggaran dinaikkan secara menyeluruh, namun ternyata masih ada pembiayaan tidak dinaikkann nilainya," ujar Sumar Jaya Linggih. Misalnya, Deputi Bidang Produksi melaksanakan program untuk penggalian sumur air di kawasan Nusa Tenggara Timur. Mengingat vitalnya sarana itu, Komisi VI mengusulkan agar, jumlahnya dinaikkan menjadi 5 sumur.

Namun, dalam unit produksi tidak ada penambahan penggalian sumur air, sementara alokasi anggaran sudah meningkat dari jumlah semula. Abdurrahman menilai ini adalah bentuk kerja sama yang kurang dihargai oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Catatan lainnya Komisi VI adalah, bantuan sapi ke daerah kawasan timur Indonesia sekitar 400-500 ekor dengan nilai pembelian seekor sapi mencapai Rpll juta. Kementerian tidak menjelaskan secara tertulis apakah bantuan itu berdampak positif bagi pengurangan ketergantungan ekspor daging sapi maupun susu.

info pasar lukisan dan industri kreatif.http://artkreatif.net/