Kadin Usulkan Dana Bergulir UMKM

Bandung - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang paling rentan terkena dampak dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Untuk itu Kadin telah mengusulkan sejumlah cara kepada pemerintah agar UMKM bisa tetap bertahan ditengah naiknya harga bahan baku produksi, sebagai dampak naiknya TDL. Wakil Ketua Kadin Pusat Sandiaga Uno mengatakan bantuan dana bergulir kepada UMKM merupakan salah satu opsi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sebab, naiknya

TDL akan berpengaruh kepada cash flow keuangan UMKM. "Bantuan yang dibutuhkan UMKM saat ini perlu dana segar, namun bukan dana pinjaman dari bank, tetapi dana bergulir yang disiapkan pemerintah," ujar Sandiaga di Bandung, Rabu (21/7).

Dia menambahkan dana hams bukan dari bank sebab selama ini diakui UMKM sulit mengakses perbankan karena masalah agunan atau dianggap tidak bankable. Dana bisa didapat dari anggaran pemerintah sehingga bunga pinjaman dana bergulir itu bisa jauh lebih kecil dari bunga bank atau bunga KUR yang me-miliki bunga mencapai 14,5% per tahun.

"Selain itu syaratnya juga harus lebih mudah." Sandiaga juga mengatakan Kadin akan mendorong revitalisasi UMKM melalui bantuan dana. CSR atau PKBL. Sekali lagi bukan dari bank, sebab untuk merevitalisasi UKMKM, seperti mengganti mesin produksi, tidak bisa dilakukan dengan uang pinjaman bank dengan bunga besar. Kadin juga akan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Prof. Ar-mida S. ALisjahbana mengatakan pemerintah masih belum mempunyai rencana untuk memberikan dana bantuan khusus kepada UMKM atau dana crash program, seperti halnya BLT bagi warga miskin, pasca kenaikan TDL.

"Sebab kenaikan TDL itu tidak langsung dirasakan oleh UMKM," ujarnya singkat. Pengamat Ekonomi dari Unpad yang juga Ketua ISEI Bandung Ina Primiana mengatakan, UMKM tidak hanya membutuhkan uang atau dana segar dalam mempertahankan usahanya pasca kenaikan TDL.

Menurut Ina UMKM lebihmemerlukan bantuan lain yakni keberpihakan pemerintah kepada iklim berusaha bagi UMKM. Selama ini, kata dia, ada sekitar 17 dinas atau lembaga pemerintahan yang mengurusi nasib UMKM namun bekerja sendiri-sendiri tanpa kordinasi satu dengan lainnya. Ina mengusulkan agar dibentuk satu lembaga khusus untuk menghindari perbedaan visi yakni pembentukan Dewan Pengembangan UMKM. Lembaga ini akan melakukan pembinaan UMKM, serta melakukan studi untuk mencari hambatan pengembangan.