Kemenkop Kaji Dampak Pembatasan BBM Bersubsidi pada Kinerja UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM akan mengkaji dampak pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhadap kinerja dan produktivitas pelaku UMKM. Deputi Bidang SDM Kemenkop, Neddy Rafinaldl Halim, di Jakarta. Rabu (2/6), mengatakan, pihaknya mengkaji secara internal. Pemerintah pasti Juga akan secara cermat menghitung kembali dampaknya dari rencana kebijakan pembalasan BBM bersubsidi terhadap belaku UMKM

Pihaknya akan menggali keputusan yang terbaik untuk melindungi pelaku UMKM di tanah alr, termasuk akan memberikan insentif yang tepat apabila dampak dari kebijakan yangdiambil amal berpengaruh kepada sektor UMKM.

Namun, ia yakin pelaku UMKM di lanah air selama Ini sudah terbukti mampu secara cepat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan. "Saya mengapresiasi, selama Ini mereka mampu beradaptasi dengan cepat. Tapi tetap saja kita menyadari bahwa itu adalah beban untuk mereka," katanya di Jakarta, Rabu (2/6). seperti diberitakan Antara.la menambahkan, setiap perubahan kebijakan selalu dapal diatasi oleh pelaku UMKM melalui kreasi dan inovasi mereka. "Dulu, kita pernah mempunyai pengalaman kenaikan BBM lebih dari 100 persen, buktinya pelaku UMKM mampu dengan lentur menyesuaikan kebijakan Itu." katanya.

Hal itu merupakan bahan pembelajaran yang dapal diambil hikmahnya mengha-dapi rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang sampai saat Ini masih terus diwacanakan. Dalam kebijakan ilu. diwacanakan sepeda motor dilarang menggunakan premium. Demikian pula dengan mobil keluaran baru (di atas tahun 2000).

"Kita tahu pelaku UMKM ktta sebagian besar dalam operasionalnya menggunakan sepeda motor. Jadi, kami sadar hal itu tentu ada dampaknya," katanya. Meski begitu, pihaknya tetap mengharapkan pelaku UMKM terus melakukan Inovasi yang kreatif.

Mcnurut dia. apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah hampir pasti telah melalui penghitungan konsekuensi beban APBN, pertimbangan matang, dan pemba-hasan antarpemangku kepentingan. "Kami akan membahasnya untuk menjaga situasi dalam jangka pendek ini," ujarnya. Pihaknya mengimbau masyarakat agar berpikir dengan matang dan tidak mudah terprovokasi terhadap informasi yang simpang siur terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Benahi Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Gunadi Sindhuwinata, sementara itu berpendapat, cara pengurangan subsidi bahan bakar yang paling tepat yakni dengan membenahi transportasi masal. "Masalah utama agar subsidi berkurang berarti angkutan masal diperbaiki. Kalau yang dilakukan mengurangi subsidi untuk sepeda motortidak akan banyak menghemat," jelasnya.

Ia mengharapkan pemerintah mengkaji secara seksama rencana pembatasan subsidi bahan bakar, termasuk untuk sepeda motor dan mencari solusi terbaik. Dengan demikian, semua wacana kebijakan yang sekiranya menjadi beban bagi masyarakat supaya tidak berdampak besar.

Keharusan penggunaan pertamax bagi sepeda molor yang harganya 50 persen lebih tinggi dari pada premium, ia memperkirakan ada penurunan penjualan sepeda motor sekitar 20 persen. Jumlah produksi kendaraan roda dua Ini tahun 2009, menurut Gunadi, mencapai 51 jula per tahun. Namun hanya sekitar 35 juta unit yang "hidup" di pasar.