Produk UKM didorong masuk ke Carrefour

JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM mendukung produk usaha kecil menengah (UKM) masuk ke jaringan ritel modern Carrefour. Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Koperasi dan UKM Halomoan Tamba mengataJan perusahaan itu mempunyai visi sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut dia, jika pada bazar rakyat yang dilakukan perusahaan ritel asing dari Prancis pada 27-30 Mei tersebut ada fakta yang membuktikan bahwa produk yang dihasilkan UMKM diterima konsumen, maka komoditas itu hendaknya bisa diterima secara otomatis oleh Carrefour.

Selama ini berbagai produk UMKM yang ditawarkan masuk jaringan ritel itu harus melalui proses seleksi.
"Sebenarnya tidak hams wajib diterima, akan tetapi paling tidak prosesnya bisa dipermudah, dan UMKM akan tetapi mematuhi aturan mereka. Misalnya, calon mitra tersebut harus mempunyai NPWP maupun memperhatikan sisi kemasan dan label halal," ungkapnya pekan lalu.

Tamba menegaskan keinginan tersebut harus diungkapkan karena makna dari pemberdayaan terhadap pelaku UMKM adalah memberi fasilitas yang tidak hanya sebatas mengikuti pameran atau bazar, lebih dari itu memberi kesempatan untukberkembang melalui pemasaran produk ke dalam jaringan Carrefour yangsaat ini mencapai 80 gerai.

Perusahaan ritel mana saja tidak perlu pesismistis terhadap kualitas produk UMKM. Kelompok ini, kata Tamba, bisa memenuhi kualifikasi yang diminta pasar. "UMKM akan memenuhi kualitas produk sesuai dengan permintaan Carrefour," tegas Halomoan Tamba.

Sebelumnya, Komisaris PT Carrefour Indonesia Chairul Tanjung berencana memfasilitasi UMKM tidak hanya berlangsung sekali.

Pengusiran paksa Sementara itu, terkait dengan pengusiran paksa gerai Carrefour oleh PT Duta Wisata Loka (WDL) di Pluit Vilage dan di Palembang beberapa waktu lalu, Presiden Direktur Carrefour Indonesia Sha-fie Shamsuddin mengatakan kalau para petinggi Carrefour di Prancis cukup gerah dengan masalah yang di hadapi gerainya di Indonesia seperti pengusiran paksa tersebut.

Dia mengatakan selama ini sudah jelas pengelola mal pluit village itu DWL bukan pemrov DKI Jakarta, karena saat bertemu dengan Gubernur DKI Fauzi Bowo beberapa waktu lalu, tak ada respons atau menyindir sama sekali masalah pengelolaan Mal Pluit Village.

Hal itu juga dibenarkan kuasa hukum PT Carrefour Indonesia Marisa Iskandar yang mengatakan langkah pelaporan ke Komisi Yudisial (KY) oleh kuasa hukum DWL dinilai sebagai bentuk penekanan ke majelis hakim.Namun, kuasa hukum DWL Aksioma Lave, membantah kalau pelaporan ke KY adalah bentuk intimidasi ke majelis hakim