Menteri KUKM Belum Bersikap

KANDUNG, (PR).-
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) belum mengambil sikap atas rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Menteri KUKM Syarifuddin Hasan mengaku akan memikirkan langkah komprehensif untuk melindungi UKM dari dampak negatif kenaikan harga gas yang Juli ini akan didahului kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen.

Hal itu dikemukakan Syarifuddin seusai Seminar Nasional Bedah Kisah Perjalanan Pengusaha UKM Start Right Now (Be Entrepreneur) di Kampus Institut Managemen Telkom, Jln. Gegerkalong, Bandung, Sabtu (15/5).Syarifuddin tidak menampik kemungkinan pemberian insentif khusus bagi UKM yangterkena imbas langsung kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Di sisi lain, lanjutnya, pihaknya akan melakukan upaya perkuatan bagi UKM.

Pengamat ekonomi asal Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menilai, seharusnya jauh-jauh hari Kementerian KUKM memiliki langkah sistematis untuk mengantisipasi imbas buruk kenaikan harga elpiji 12 kilogram dan TDL bagi UKM. Kementerian KUKM jangan hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Bentuknya, lanjut Acuviarta, bisa dengan tidak menaikkan TDL untuk UKM atau insentif lainnya. Bahkan, menurut dia, Kementerian KUKM bisa juga meminta agar kenaikan energi ditangguhkan.

Data Kementerian KUKM, sampai 2009 di Indonesia ada 50.7juta usaha mikro, 520.200 usaha kecil, 39.700 usaha menengah, dan hanya 4.370 usaha besar. Sektor UKM menyedot 91.8 juta tenaga kerja dari 113,83 juta angkatan kerja. UKM juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) hingga 55,6 persen, atau Rp 2.6094 triliun. Kontribusi terhadap ekspor nonmigas hingga 20 persen atau Rp 142,8 triliun. Sementara kontribusi terhadap pendapatan negara melalui sektor pajak mencapai 75 persen dari Rp 700 triliun.

Bagi Jawa Barat, dengan jumlah UKM 8,21 juta unit, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 13,79 juta orang atau 88,5 persen total tenaga kerja di Jabar. Peranan UMKM untuk PDRB Jabar mencapai 60,34 persen. (A-150)*"