Askrindo Jamkrindo minta modal Untuk KUKM

KUR bermasalah gerus modal perusahaan
JAKARTA PT Askrindo dan Perum Jamkrindo minta tambahan modal dari pemerintah sebesar Rp 1O triliun untuk mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yanq ditargetkan mencapai Rp lOO triliun.Direktur Utama Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Nahid Hudaya mengatakan kebutuhan tersebut adalah jangka panjang dalam mendukung penyaluran KUR kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dicanangkan pemerintah.

"Suntikan modal RplO triliun yang kami inginkan itu bukan hanya untuk Askrindo tetapi juga Jamkrindo dan ini [dana tersebut! adalah kebutuhan hingga 2014," kata Nahid seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, kemarin.

Namun, dia mengklaim belum mengetahui mekanisme pembagian persentase suntikan modal tersebut. Tahun ini, katanya, pemerintah menganggarkan suntikan modal bagi dua perusahaan penjaminan kredit UMKM tersebut sebesar Rp 1,8 triliun. "Kami belum tahu mekanisme pembagiannya bagaimana, tetapi sepertinya fifty-fifty [50%-S0%] untuk Jamkrindo dan Askrindo," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Chaerul Bahri mengatakan suntikan modal pemerintah itu untuk meningkatkan kapasitas penjaminan KUR, menyusul tren peningkatan rasio akumulasi penjaminan kredit terhadap modal dalam 2 tahun terakhir. Dia menuturkan realisasi penjaminan KUR hingga 31 Maret mencapai Rpl3,3 triliun atau 75% dari total kredit yang disa-lurkan oleh perbankan sebesar Rpl8,63 triliun. Adapun level gearing ratio mencapai 12,01 kali.

Langgar PMK Realisasi penjaminan tersebut, kata Chaerul, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK No. 222/PMK. 10/2008 yang menyebutkan maksimal gearing ratio hanya 10 kali. Dia menjelaskan jika penambahan modal tidak direalisasikan, dikhawatirkan menggerus modal perusahaan karena tingkat kredit bermasalah {non performing loans/NPL) KUR lebih dari 5%.

Peningkatan penjaminan kredityang melebihi ketentuan gearing ratio tersebut, ujar Chaerul, disebabkan tidak adanya kewenangan Askrindo dalam membatasi permintaan perbankan guna memperoleh penjaminan dari lembaga pemerintah. "Untuk itu kami mengharapkan penambahan PMN dalam mendukung program penjaminan KUR yang sesuai dengan nilai yang dijamin sebelumnya," tuturnya.

Kendala lain yang dihadapi Askrindo dalam merealisasikan program penjaminan tersebut yaitu adanya anggapan masyarakat bahwa KUR merupakan bantuan kredit dari pemerintah, se-hingga tidak perlu dikembalikan. Persepsi yang keliru itu ikut mendongkrak NPL. Sementara itu, posisi gearing ratio kredit produktif Jamkrindo pada kuartal 1/2010 masih mencapai 6,93 kali karena posisi outstanding kredit sebesar RplO,24 triliun, sementara modal sendiri Rpl,47 triliun. Tahun lalu, gearing ratio lebih rendah 5,04 kali dari 2008 yakni 8,69 kali.

Nahid mengungkapkan dengan rendahnya gearing ratio maka perusahaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan penjaminan dengan tetap memperhatikan tingkat kehati-hatian. Dia menambahkan jumlah kredit yang dijamin Jamkrindo selama 3 tahun terakhir terus meningkat khususnya penjaminan kredit eksisting. Pada 2007, total kredit yang dijamin sebesar Rpl8,8 triliun lalu naik pada 2008 menjadi Rp23,7 triliun dan tahun lalu mencapai Rp25,4 triliun.