Usaha boneka kesulitan bahan baku

JAKARTA Produsen boneka kesulitan mendapatkan bahan baku dari China dan Korea Selatan (Korsel), akibat adanya tarif tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Maz Pan-djaitan, karena adanya tarif tinggi di Bea dan Cukai Tanjung Priok, pelaku usaha jadi enggan mengimpor bahan baku dari China dan Korsel."Tambahan biaya di Bea dan Cukai mencapai Rp7 juta per impor barang," katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.Hal senada dikemukakan pemilik PD Istana Boneka Collection Ismed yang mengatakan sekarang sulit memperoleh bahan baku untuk pembuatan boneka.

Dia mengaku telah menggeluti pembuatan dan penjualan boneka sejak 1990-an dan baru tahun ini merasakan kesulitan memperoleh bahan baku tersebut.Ismed mengatakan biaya impor tersebut membuat produsen bahan baku di Korsel dan China berpikir panjang mengirimkan bahan baku tersebut."Biaya impor mencapai US$1,100 per kontainer."Dia melanjutkan sesampainya di Tanjung Priok ada tambahan biaya seperti pembongkaran barang untuk diperiksa dengan tarif Rp3 jutasekali bongkar.

Selain itu katanya biaya biaya membawa barang ke gudang per kontainer mencapai Rpl.5 juta. "Kalau di atas pukul 12.00 WIB pemindahan dilakukan, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp750.000," ucapnya.Biaya yang dikeluarkan masih ada lagi yakni untuk biaya administrasi bank sebesar Rp200.000, transfer dokumen Rp200.000, dan biaya jasa administrasi sebesar Rpl,5 juta.Ismed biasanya mendatangkan bahan baku dari Korsel sebanyak dua kontainer dan dari China satu kontainer.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, dia mengimpor barang bermitra dengan rekan produsen langganannya di Korsel, tetapi dengan adanya biaya tambahan tersebut, produsen menjadi enggan terlibat pengiriman bahan baku ke dalam negeri."Mau mengurus sendiri dengan surat rekomendasi dari Asisten Kementerian Koperasi dan UKM, tetap tidak berlaku."Ismed berharap supaya pemerintah membantu pelaku usaha mikro dan kecil agar dipermudah memperoleh bahan baku impor, "Aneh, katanya perdagangan bebas, tetapi tok susah dapat bahan baku dari China," ujarnya.

Tanggung jawab Pelindo

Ketika dikonfirmasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan terkait dengan biaya yang diterapkan saat pembongkaran merupakan tanggung jawab Pelindo, bukan instansinya."Kami hanya mengatur tentangdokumen impor dan ekspor," katanya kepada Bisnis kemarin.Dia menambahkan pengusaha yang melakukan impor dan ekspor sering kali salah kaprah berpikiran semua hal yang terkait dengan kegiatan di terminal peti kemas merupakan kegiatan dari Bea dan Cukai.

Untuk itu, dia mengatakan terkait dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pelabuhan Tanjung Priok seperti pembongkaran, pemindahan, dan penyimpanan barang di gudang itu di luar kewenangan Bea dan Cukai,Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino membantah jika tarif yang dikenakan untuk bongkar muat barang di pelabuhan peti kemas Tanjung Priok memberatkan, sebab tarif yang diberlakukan sudah disepakati bersama dengan pengguna jasa."Kalau ada pegawai Pelindo III minta tarif tambahan, kasih tahu ke saya dan saya akan langsung pecat," katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi kemarin.

Saat ditanyakan tarif yang diberlakukan Pelindo 11 untuk bongkar dan pemindahan barang, Lino tidak mengetahui secara pasti, tetapi tarif dan biaya telah disepakalibersama.Menurut dia, saat ini untuk melakukan bongkar muat tidak hanya dilakukan Pelindo II semata, tetapi juga ada jasa pihak swasta. "Mungkin dia menggunakan jasa swasta, makanya menganggap tarif yang dikenakan memberatkan," ucapnya.Lino menambahkan selama ini sering kali pelaku usaha menggunakan jasa swasta sebagai perantara ke Pelindo untuk mengurus bongkar muat barang di pelabuhan