Birokrat Belum Berjiwa Wirausaha

Berbagai kalangan meminta pemerintah mendorong jiwa entrepreneurship di berbagai sektor, sekaligus menciptakan government entrepreunership untuk mengganti gaya birokrat yang cenderung lamban merespons perkembangan.

"Mentalitas birokrat kebanyakan adalah spending, itu harus diganti menjadi birokrat berjiwa entrepreneurship dan dapat menghasilkan income bagi daerah," kata Kepala En-terpreuner Education Center Universitas Ciputra Agung Waluyo seusai Seminar dan Workshop Enterpreneurship Experiencing di Kampus UI, Depok, Jumat (4/12).

Langkah paling sederhana untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan birokrat aalah dengan melakukan efisiensi prosedur, sinkronisasi, dan koordinasi antardepartemen, serta pelayanan kepada publik dengan cara lebih baik.

"Seringnya yang ditemukan itu ada overlaping antardepartemen, terjadi pemborosan dan in-efisiensi. Kita ingin ada political will dari pemerintah untuk menciptakan government entrepreneurship" paparnya.

Agung mengatakan pihaknya pernah diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengonsep pendidikan entrepreneurship saat pertemuan Nasional Summit 2009. Pendidikan kewirausahaan ini secara formal diajarkan dari SD hingga universitas.

Agung menyebut Periode Agustus tahun 2005/2006 terdapat 323.902 lulusan universitas, enam bulan berikutnya tercatat 66.578 lulusan terdidik itu menganggur. lumlah itu membengkak menjadi 1,1 juta pada Februari 2008.

"Untuk itu, kita usul dibentuknya asosiasi entrepreneur-ship center di Indonesia, yang akan membawa semangat dan pelatihan entrepreneurship di seluruh provinsi. Jadi pemerintah harus menyiapkan itu," imbuhnya.

Program ini, kata Agung, dapat disinergikan dengan program Departemen Pendidikan yang berencana membentuk 300 entrepreneurship center di universitas seluruh Indonesia. Lebih lanjut, sinergi program itu akan melibatkan akademisi, bisnis people, tokoh masyarakat, dan pemerintah sebagai fasilitator.

"Entrepreneurship government akan menjadikan pemerintah lebih baik dan tidak terlalu birokratis," paparnya.Kritikan juga muncul dari pelaku bisnis, yang merasa tidak dipedulikan pemerintah. "Kita sulit sekali mendapatkan bantuan pemerintah, padahal kita mendapat penghargaan World of Excelence dari Unesco untuk inovasi software Batik Fractal," kata Head of Business Pixel People Project Nancy Margried.

Nancy mengaku geram terhadap pemerintah, pasalnya bisnis kelompoknya bertujuan mengembangkan motif, kemasan, sekaligus memasarkan produk batik di pasar global."Dukungan pemerintah . hanya memfasilitasi pameran. Yang membantu kami itu justru LSM Amerika, mereka mendanai 25.000 dollar untuk enam bulan," terangnya.

Ia mengaku prihatin dengan sikap pemerintah yang justru menghambur-hamburkan uang rakyat untuk Bank Century senilai 6,7 triliun rupiah. "Ini ironis, kita dapat dana dari asing, sementara pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah untuk sesuatu yang nggak jelas," ungkapnya