ukm indonesia sukses

Tuntaskan pemicu ekonomi biaya tinggi


JAKARTA Pebisnis di Jakarta berharap serangkaian masalah yang memicu ekonomi biaya tinggi dapat segera teratasi karena dapat menghambat kelancaran usa dalam berpartisipasi mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Kadin Indonesia Sandiaga S. Uno mengatakan penyebab ekonomi biaya tinggi di Jakarta, a.l. birokrasi perizinan, pungutan liar dan kemacetan lalu lintas. "Masalah ekonomi biaya tinggi di Jakarta yang disebabkan karena faktor perizinan, pungutan liar dan kemacetan lalu lintas, harus dapat diatasi melalui tahapan yang jelas," katanya. Dia mengungkapkan hal itu pada acara Dialog Dunia Usaha, Kamar Dagang dan Industri di kantor Kadin Jakarta, Senin malam.

Menurut Sandiaga masalah perizinan di Jakarta yang belum efisien sering mengganggu kecepatan dan kelancaran untuk berbisnis maupun investasi, terutama bagi usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM)serta koperasi.
Jika proses perizinan usaha di Jakarta masih perlu waktu hingga sekitar 60 hari, dikhawatirkan UMKM terancam menjadi mati suri. Sebab, karakteristik usaha itu 3 hari saja tidak bekerja, pengusahanya bisa gulung tikar.

Selain faktor perizinan, lanjutnya, masalah pungutan liar juga menjadi persoalan tersendiri yang sampai sekarang belum dapat diatasi, termasuk kondisi lalu lintas jalan yang semakin macet sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dia mengatakan upaya mengatasi masalah ekonomi biaya tinggi harus dilakukan secara bersama antara pengusaha dan pemprov sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi Jakarta yang positif sekitar 6,l%-6,5%.

"Pertumbuhan ekonomi di Jakarta menjadi barometer bagi daerah lain di Indonesia, sehingga kemajuan ekonomi yang dicapai dapat me-dorong pertumbuhan ekonomi yang positif secara nasional," ujarnya. Harus diatasi
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan masalah ekonomi biaya tinggiharus terus diatasi, mengingat kemajuan dunia usaha akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan Ibu Kota.

Menurut dia, partisipasi dunia usaha sangat diperiukan untuk merealisasikan program pembangunan. Hal itu karena keterbatasan anggaran yang dihadapi pemprov dalam melaksanakan pembangunan.

"Untuk itu sangat penting mengatasi ekonomi biaya tinggi di Jakarta agar pelaku usaha dapat lebih besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Jakarta."Ketua Umum Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Dhaniswara Harjono menambahkan akses modal usaha bagi UMKM dan Koperasi dari perbankan nasional semakin sempit karena sebagian besar lembaga keuangan itu dimiliki pengusaha asing.

Padahal, lanjutnya, dari total ribuan perusahaan yang ada di Indonesia, sekitar 95%-nya merupakan usaha skala UMKM dan koperasi, yang memiliki aset sekitar 25% saja.Sedangkan serapan tenaga kerja dari sektor UMKM mencapai sekitar 92%. Jadi, perannya sangat besar sekali, tetapi akses permodalannya terbatas," ujarnya.
Sumber Bisnis Indonesia(OLEH NURUDIN ABDULLAH)