""
Kementrian KUMKM menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1,1 triliun bagi pengembangan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) pada tahun ini. Deputy Kementrian KUMKM Bidang Pembiayaan Agus Muharram mengatakan anggaran tersebut disiapkan terutama bagi koperasi dan UMKM perempuan dengan bunga yang relatif rendah.
"Kami siapkan dana tersebut untuk digunakan, namun harus dikembalikan. Bunga pinjaman rendah sekitar 6% per tahun," ujar dia usai membuka Pameran Produk KUMKM Perempuan dan Expo Pembiayaan KUMKM 2010 di Bandung, Kamis (20/5). Agus mengatakan koperasi dan UMKM bisa mengajukan dana tersebut tanpa menggunakan agunan asalkan memenuhi persyaratan yakni lokasi usaha dan koperasi yang jelas, memiliki NPWP dll yang akan disalurkan sesuai hasil penilaian oleh lembaga pe-ngelola dana tersebut, yang dibentuk kementrian. Dia menambahkan penyaluran dana itu untuk semakin mendorong pertumbuhan KUMKM nasional.
Selain dana bergulir, Kementrian KUMKM juga menyediakan dana hibah dalam bentuk dana bantuan sosial. Tahun ini Koperasi dan KUMKM perempuan menjadi prioritas penerima dana bantuan itu. Agus menyebutkan, sebanyak 2.600 KUMKM nantinya yang akan menerima dana bantuan dimana 1.500 KUMKM merupakan yang diusahakan perempuan.Masing-masing koperasi akan menerima bantuan Rp50 juta, yang nantinya harus disalurkan kepada anggotanya (UMKM).
Kepala Dinas KUMKM Jabar Wawan Herna-wan mengatakan peran perempuan saat ini semakin dominan khususnya dibidang ekonomi terutama ekonomi kerakyatan. Fakta menunjukan hampir 40% pelaku UMKM di Indonesia termasuk Jabar diperankan oleh kaum perempuan. "Aktifitas ekonomikaum perempuan relatif berhasil lebih baik. Bahkan dari pinjaman kredit ke sektor UMKM perempuan NPL (Non Performing Loan/Kredit bermasalah) mencapai nol persen. Untuk itu kami konsisten terus kembangkan UMKM Perempuan," kata dia.
Dinas KUMKM Jabar akan terus membantu dengan memberikan dukungan sarana dan fasilitas promosi dan pemasaran baik didalam negeri dan memperluas pasar ekspor. Sedangkan untuk kegiatan expo pembiayaan, akan dilaksanakan di lima kota yakni Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bogor dan Kab. Subang dengan sasaran 250 lembaga keuangan, 750 KUMKM yang telah mendapatkan pendampingan dan 2.000 UMKM yang melakukan intermediasi.
"Upaya ini dilakukan untuk semakin mempersiapkan KUMKM dalam menghadapi bergulirnya ACFTA," tambah Wawan. Sementara itu di Kab. Bandung, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi Asean Charter Advokasi bagi UMKM terutama dalam menghadapi persaingan bebas ACFTA. Deputy Menteri Perindustrian dan Perdagangan bidang Sumberdaya UMKM Iwayan Dipta mengatakan ada sejumlah strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk melindungi UMKM pasca pelaksanaan ACFTA
