Kadin Nilai Pemerintah Tidak Serius

Pengusaha nilai pemerintah tidak serius dalam upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri. Sehingga, saat ini industri cenderung kesulitan menghadapi liberalisasi perdagangan.

NERACA
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Kerjasama Antar Kawasan dan Perdagangan Regional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Franky Sibarani, akhir pekan di Jakarta. Dia mengatakan, ketidakseriusan pemerintah terlihat dari kinerja tim pelaksana koodinasi Penanganan Hambatan Industri Dalam Negeri yang mengidentifikasi sejumlah kendala daya saing industri nasional. Tim yang melakukan identifikasi hambatan industry sejak 21 Desember 2009 dan dijadwalkan harus selesai dalam enam bulan, hingga saat ini baru menyelesaikan sekitar4% dari seluruh permasalahan yang ditugaskan.

"Dari sekitar 150 masalah yang teridentifikasi itu, sekitar 96% di antaranyabelum diselesaikan. Pembahasan hanya seputar pada kendala, belum sampai pada solusi atau bahkan alternatif solusi. Padahal, CAFTA sudah berjalan empat bulan tahun ini. Saya berencana, persoalan ini dibahas segera di tingkat Menteri untuk solusi yang benar bisa diimplementasikan," katanya.

Selain itu, lanjut Franky, dari semua Kementerian yang terkait dan menjadi anggota Tim Penanganan Hambatan Industri Dalam Negeri, hanya Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang aktif bekereja sama dengan Tim tersebut. Kementerian lain, hanya mengirimkan perwakilan yakni pegawai yang dianggap tidak berkompeten dalam pembahasan tersebut

"Kalau seperti ini terus,tidak ada keseriusan, kapan daya saing bisa diciptakan dan ditingkatkan? Padahal, semua orang termasuk pemerintah menyadari, daya saing itu dibutuhkan. Itu satu pelajaran dari CAFTA. Sudah ada kesadaran bersama soal kendala daya saing, itu satu perkembangan," tukas Franky.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi Sandiaga S Uno. Sandi meminta pemerintah untuk tidak lagi terpaku dalam kegiatan wacana dan dialog wacana atau dialog peningkatan daya saing tanpa ada aksi yang berarti. Sandi juga menilai selama ini Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mencapai 4,5-5% adalah tanpa kerja keras pemerintah. Pasalnya, hingga kini tidak ada penambahan infrastruktur yang memadai.

"Seharusnya, persoalan-persoalan terkait regulasi dan koordinasi antar pemerintah baik di pusat dan dengan daerah, kebijakan yang tumpang tindih, keterbatasan mengakses pembiayaan perbankan,dan ketenaga kerjaan sudah diselesaikan enam bulan yang lalu. Saya berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan rae-ngiplementasikan upaya-upaya yang diperlukan," kata Sandiaga.

Di sisi lain, Frank) menuturkan, saat ini DPR melalui Komisi VI menjalin kesepahaman terkait ACFTA dan liberalisasi perdagang-an. Dia menjelaskan, hal itu berdasarkan kesepakatan di dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Kadin sebelumnya.

"Upaya peningkatan daya saing, peningkatan perlindungan pasar, dan dukungan anggaran, disepakati sebagai tugas pemerintah dan DPR. Soal renegosiasi 228 pos tarif, disepakati menjadi tugas pemerintah. Yang penting, tiga tugas yang lainnya harus mendapat perhatian penuh dan diselesaikan segera," ujar dia.

Untuk itu, menurut Frank, DPR berencana membahas kenaikan anggaran bagi BSN, KADI, dan KPPI. Selain itu, DPR akan membahas upaya perlindungan dan pengawasan pasar bersama Pelindo, PT Angkas Pura, dan Sucofin- do. DPR, juga akan membahas upaya daya saing bersama Pertamina, PT PLN, dan PT PGN.

"DPR juga akan membentuk Panitia Kerja yang akan membahas dan mengawasi kebijakan energi Indonesia yang selama ini belum berpihak bagi industri nasional," kata Franky.* nui