Momentum penting BPR kuat kan ekonomi daerah

BATAM PT Bank Riau resmi menjadi bank apex, atau bank pengayom bagi bank perkreditan rakyat (BPR) di wua-yah Riau dan Kepulauan Riau. Untuk mengetahui sejauhmana peran bank apex ini, Bisnis mewawancarai Direktur Utama Bank Riau Erzon. Berikut petikannya
Apa yanq melatarbelakangi kesediaan Bank Riau menjadi bank apex bagi BPR?

Salah satu fungsi BPR adalah menjadi altematif pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kami memiliki misi ke arah itu untuk meningkatkan tarif kesejahteraan masyarakat di wilayah Riau dan Kepri. Kami melihat perlunya sinergi kuat antara BPD dan BPR. Namun kenyataannya tidak semua BPR si.m dan memilikiketersediaan dana memadai untuk mendukung pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Di situlah peran kami kelak sebagai bank apex. Kami bisa menyediakan dana, baik melalui program channeling maupun linkage. Dalam jumlah tertentu bisa disalurkan kepada BPR yang membutuhkan, selanjutnya BPR menyalurkan kepada pelaku UMKM.

Sebenarnya apa tujuan dibentuknya bank apex Ini?
Lembaga apex sendiri bertujuan sebagai jembatan kebu-tuhan industri BPR sehingga industri BPR dapat kukuh, berdaya saing tinggi, dan mempunyai tingkat kredibilitas yang baik di mata masyarakat dan dunia UMKM yang menjadi segmen utama BPR.

Setidaknya ada lima aspek yang ingin dicapai bersama, yakni Pertama, likuiditas dimana kami siap menyalurkan dana yang dibutuhkan BPR dalam pembiayaan. Kedua, percepatan intermediasi UMKM. Ketiga, peningkatan kapabilitas pelayanan karena BPR masuk dalam subsistem jaringan bank umum. Keempat, penguatan infrastruktur teknologi informasi. Kelima, pengembangan kapabilitas SDM. Bagi kami, sinergi kedua pihak ini sekaligus memberi kesempatan kepada kami untuk menyalurkan kebutuhan dana bagi percepatanpemberdayaan UMKM yang berada di bawah binaan BPR.

Selain itu, memberikan kesempatan bagi BPR untuk masuk sebagai sub sistem jaringan bank umum. Misalnya, BPR bisa mengeluarkan kartu ATM karena ia juga menjadi bagian dari Bank Riau sehingga hal ini bisa meningkalkan kepercayaan nasabah untuk menabung ke BPR bersangkutan. Namun, BPR itu harus bersedia berinvestasi sedikit untuk mengembangkan sistem yang bisa online dengan bank kami.

Yang menarik, kami juga akan menyiapkan produk Dana Simpanan Bersama yang bisadigunakan secara bergantian oleh BPR. Dana bersama ini di-pooZ-ing oleh Bank Riau, selanjutnya BPR yang membutuhkan bisa mengajukan pinjaman. Seberapa jauh minat BPR tergabung dalam bank apex Ini?

Kami telah menjalin kerja sama dengan DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Riau. Saat ini ada 27 unit BPR di Riau, 33 unit di Kepri, totalnya sebanyak 60 unit. Pada tahap awal, tujuh BPR sudah menyatakan komitmennya bergabung dalam lembaga apex. Tentu saja komitmen ini dibangun atas dasar kesiapankedua belah pihak. Mereka juga berkomitmen dalam bentuk pooling fund. Pada akhir tahun ini diharapkan 12 BPR lagi akan bergabung.

Menurut Anda kapan 60 BPR tadi bisa bergabung?

Kami ndak akan sembarangan mengajak BPR untuk bergabung dalam lembaga apex. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh BPR, misalnya aspek manajemen, finansial dan kemampuan penyaluran kredit. Sepanjang BPR siap dan memenuhi kriteria, kami akan menyambut baik.

Prinsipnya dalam kolaborasi ini adalah kesiapan dari kedua belah pihak. Apalagi bila BPR akan masuk sebagai sub sistem dalam jaringan online, mereka harus mau membenahi infrastruktur di kantornya. Namun yang pasti, para pelaku industri BPR danmasyarakat pelanggannya bisa bernapas lega dengan kehadiran lembaga apex ini yang sudah diimpikan terwujud sekitar 10 tahun silam.

Apa ada kisah sukses bank apex Ini di daerah lain?

Di beberapa daerah bank apex ini sudah ada yang jalan, misalnya sinergi PT Bank An-dara dengan DPD Perbarindo DKI dengan ruang lingkup wilayah kerja sama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Di Jawa lengah juga sudah berjalan dan di Sumatra Barat oleh Bank Nagari. Meski belum optimal, lembaga apex ini akan memberi manfaat banyak terutama kepada BPR dan nasabahnya. Termasuk ikut mendorong partisipasi BPR dalam menguatkan ekonomi daerah.

Musrenbang koperasi digelar

Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) khusus para stakeholders atau pemangku kepentingan dalam gerakan koperasi nasional pado 17-19 Mei di Jakarta.

Meliadi Sembiring, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan Musrenbang koperasi merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Nasional pada 28 April yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Setelah pertemuan 28 April, di-follow-up oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 3-4 Mei. Kini tiba giliran Kementerian Koperasi dan UKM untuk menindaklanjutinya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya

KUR dan masa depan UKM

Perlu adanya tambahan keran penyaluran
Pemerintah enqgan menurunkan lagi suku bunga program kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha kecil menengah di sejumlah daerah di seluruh Indonesia, padahal banyak pengusaha kecil yang menggantungkan harapannya pada program tersebut di tengah sulitnya pembiayaan.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, pelaku usaha sektor mikro sebagai objek utama program KUR yang mulai tahun ini ditargetkan sebarannya sebesar Rp20 triliun, tidak pernah mengeluh atas keputusan pemerintah menetapkan suku bunga kredit tersebut.

Bagi usaha mikro, kecepatan menjadi terdepan untuk mendapat sumber pembiayaan. Suku bunga bagi mereka, bukan hal pelik. Sebab, berapa pun nilai bunganya, mereka mampu memenuhi kewajiban mengembalikan kredit. Apalagi, pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan relaksasi, termasuk meningkatkan jumlah perbankan sebagai peserta KUR. Saat ini tercatat 19 bank peserta penyalur setelah pada Februari tahun ini, 13 bank pembangunan daerah turut memperkuat posisi enam bank umum yang lebih dulu eksis.

Suku bunga KUR bahkan telah direlaksasi dengan penurunan dari 24% per tahun jadi 22% untuk kredit mikro serta dari 16% per tahun jadi 14% untuk suku bunga ritel. Berapa pun suku bunga, usaha mikro mampumelaksanakan tugasnya dengan lancar.

Kondisi ini terjadi karena pelaku usaha mikro memang pelaku ekonomi paling ulet, dan perlu sumber pembiayaan yang instan. Dengan dalih tersebut Sjarifuddin Hasan minta besaran suku bunga KUR tidak lagi menjadi sentral pembicaraan.

"Yang urgent saat ini adalah bagaimana perbankan bisa mengimbangi kecepatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah [UMKM] untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui KUR." Bagi pemerintah, proses kenaikan kelas menunjukkan penyediaan dana melalui KUR jadi positif, dengan mengoptimalkan kinerja seluruh staf perbankan. Namun, saat ini hanya Bank BRI melaju sendirian dalam kapasitasnya menyalurkan KUR mikro.

Menurut kacamata Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), konsep dasar penyaluran dana KUR sebenarnya tidak hanya terkait dengan upaya membuka aksespermodalan sebesar-besarnya bagi pengusaha. Akan tetapi, melalui program KUR idealnya memunculkan pengusaha baru. Karena itu. Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa meminta pemerintah untuk mempertimbangkan mahasiswa dan alumnus bisa mengakses dana KUR untuk menjadi wirausahawan.

Jika tidak, dia meragukan efektivitas KUR sebagai solusi pembiayaan usaha. Sebab, angka ideal pertumbuhan pelaku usaha hingga 2014 dengan alokasi anggaran KUR sebesar RplOO triliun, dengan rata-rata penyaluran di bawah RplO juta, maka akan mencapai 14 juta pengusaha.

Hingga periode Maret 2010, jumlah pelaku usaha yang telah memanfaatkan dana KUR tercatat 2,5 juta orang. Adapun, total dana yang sudah diakses sebesar Rp 17 triliun, dengan catatan, ketika itu bank pembangunan daerah belum menjadi peserta penyalur.

Jika jumlah pengusaha baru melalui program KUR bisa mencapai 14 juta orang hingga 2014. KUR baru bisa dikatakan optimal. Dengan jumlah sebesar itu, sangat ideal untuk menggerakan perekonomian nasional yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Akan tetapi, masih dengan catatan, suku bunga KUR terus diupayakan turun agar mampu menggairahkan pelaku sektor riil untuk berkembang. Karena itu perlu dipertimbangkan penumnan suku bunga KUR untuk menjadi insentif. Angka idealnya di bawah 10% per tahun, sedangkan UMKM di China bisa mendapat bunga kredit 5% hingga 7% per tahun.

Terkait dengan peningkatan jumlah lembaga penyalur, dinilai sangat penting karena kesertaan 13 BPD mendukung operasionalisasi enam bank terdahulu, targetnya masih rendah, yakni hanya sekitar Rp2 triliun, atau hanya 10% dari target penyaluran per tahun.

Kepala Biro Pemberdayaan Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM Bank Indonesia Chairul Anwar menjelaskan keterlibatan BPR dan LKM sangat ideal untukmeningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, apakah melalui program KUR maupun produk lain milik perbankan.

"Perbankan harus dihubungkan dengan LKM seperti koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, BPR maupun baitul malwattamwil [BMT] yang jumlahnya ada 70.000 unit. Saatnya bagi LKM dan BPR maju menjadi penyalur KUR," katanya. Jika peserta penyalur KUR saat ini memiliki kinerja sama seperti Bank BRI yang mempunyai 6.000 cabang, target penyaluran Rp20 triliun per tahun bisa tercapai kepada pelaku UMKM,-tanpa menemui kendala.

Peran perbankan

Menurut Chairul Anwar, sesuai dengan segmennya, perbankan besar selayaknya berkonsentrasi ke debitur pengusaha menengah dan besar. KUR tetap dipercayakan kepada lembaga keuangan mikro dan perbankan yang mempunyai segmen debitur usaha mikro dan kecil seperti BPR.

Untuk tugas-tugas tersebut, koperasi simpan pinjam Kospin Jasa yang bermarkas di Pekalongan, Jawa Ifengah, menyatakan kesanggupan menjadi penyalur sebagai mitra perbankan [linkageprogram). Di samping itu masih ada dua kekuatan tersembunyi lainnya di Jawa Tengah dan DKI Jakarta, yaitu KSP Nasari dan KSP Kodanua.

Dari sisi akses permodalan, KUR memang sudah bisa menjadi andalan, khususnya untuk skala mikro. Dengan pembebasan jaminan tambahan bagi pelaku usaha mikro, berhasil mengatasi permodalan mereka dengan rata-rata kredit Rp5 juta. Seorang pengusaha mikro di kawasan Depok yang tercatat sebagai debitur KUR-Bank BRI senilai Rp5 juta, mengatakan proses pencairan dana tidak terlalu sulit, dan tidak diminta kewajiban agunan tambahan.