""
Usaha mikro dan KUR belum akrab
Gerakan koperasi masih merasa dianaktirikan
Salah satu fokus pemberdayaan usaha mikro,kecil, dan menengah menyangkut dukungan permodalan lewat penyaluran kredit usaha rakyat." Pemerintah mengklaim F sepanjang tahun ini I telah menyalurkan kredit usaha rakyat JL, (KUR) hingga Rp27 triliun kepada lebih dari 6 juta nasabah, lebih tinggi Rp7 triliun dari target Rp20 triliun.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai pelaksanaan KUR menunjukkan hasil positif dan dianggapnya berhasil memperluas aksesibilitas rakyat kepada perbankan nasional.Dampaknya, kata Hatta, terjadi pergeseran usaha, tidak lagi didominasi sektor perdagangan tetapi mulai masuk ke sektor hulu. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan industri hulu yang mencapai 33% pada tahun ini, lebih tinggi dari prediksi awal 25%.
Terutama pertanian dan perikanan yang banyak menyerap dana untuk kredit usaha rakyat," ujarnya belum lama ini. - Kementerian Koperasi dan UKM sendiri terlihat tak bosan merayu dan mengimbau kalangan bank peserta untuk terus menggelontorkan kredit yang dijamin pemerintah tersebut sehingga penyaluran kredit program itu terhitung besar.
Meningkatnya KUR juga tidak terlepas dari berbagai perbaikan teknis penyaluran dan penyempurnaan aturannya semisal penurunan suku bunga KUR mikro dari 24% menjadi 22% per tahun dan KUR kecil menengah menjadi 14% dari sebelumnya 16% per tahun.
Meski begitu keluhan dansuara sumbang masih kerap terdengar sepanjang tahun ini dari berbagai daerah lantaran bank enggan melayani debitur KUR Mikro jika tidak dengan agunan.Hambatan ini terjadi lantaran aturan main hanya dilandasi oleh kesepakatan Jisan. Karena itulah Kemenkop dan UKM terus berupaya membuat memorandum of understanding (MoU) dengan bank peserta penyalur KUR terkait kepastian bahwa KUR Mikro hingga maksimal kredit Rp20 juta, tidak perlu agunan. Kepastian aturan main inilah yang masih ditunggu kalangan pelaku usaha mikro agar tidak lagi menjadi hambatan dalam mengakses KUR.
Pemerintah juga akan mengevaluasi program KUR guna meningkatkan jumlah perbankan yang terlibat dalam pelaksanaannya. "Terutama keterlibatan perbankan di daerah agar KUR bisa masukperdesaan," tutur Hatta Rajasa.
Tahun depan, katanya, pemerintah sudah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp30 triliun dengan tetap mempertahankan minimal 30% adalah di sektor hulu. "Kita akan perluas jaringannya sehingga tidak hanya menambah, tetapi kualitas pada sisi tengahnya kami naikkan."
Dengan demikian, kata Hatta, diharapkan terjadi perbaikan kelas usaha dari skala kecil naik ke kelas menengah. KUR juga diharapkan bisa menciptakan pengusaha kelas menengah yang memiliki daya tahan, tidak hanya bersifat musiman yang rentan akan gejolak. "Kalau 10% saja mereka masuk ke kelas menengah, berarti ada 600.000 kelas menengah baru," tuturnya.
Meski penyaluran KUR meroket. Ketua Badan Komunikasi Pemuda Dekopin Aris Sutomo mengingatkan bukan lantaran kinclongnya kinerja instansi terkait pemerintah terutama Kemenkop UKM tetapi lebih disebabkan oleh keseriusan perbankan yang bekerja optimal mengerahkan sumber potensinya, untuk menyalurkan KUR.
"Bank yang menjadi u)ung tombak penyaluran, jadi tidak bisa dianggap mumi sebagai hasil kinerja Kementerian Koperasi dan UKM," tuturnya. Catatan pertumbuhan Adapun program prioritas penumbuhan wirausaha baru yang diusung Kemenkop dan UKM tampaknya masih harus diperluas dan dipertajam dengan basis pendidikan sarjana Sl. Menkop Sjarifuddin Hasan cukup aktif berkunjung ke berbagai perguruan tinggi terkait gerakan menciptakan 1.000 wirausaha baru dari sarjana.
Sepanjang tahun ini gerakan tersebut ditopang dengan berbagai metode termasuk lewat program magang nasional di berbagai perusahaan swasta, Gerakan Kewirausahaan Nasional ataupun melalui tempat pelatihan keterampilan usaha (TPKU).
Namun sejauh ini Kemenkop dan UKM belum mampu menunjukkan catatan akurat jumlahwirausaha baru yang berhasil diciptakan melalui program tersebut. Radahal program ini sangat diharapkan menjadi solusi karena pemerintah juga menyiapkan akses permodalan calon wirausaha baru dari dana bergulir selain KUR.
"Untuk data aktual dan valid, yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pusat Statistik. Jadi kami leoih baik menunggu informasi saja," tutur Menkop.Program strategis yang patut disimak menyangkut revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL), revitalisasi usaha koperasi unit desa (KUD), dan peningkatan pembiayaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP).
Menurut Sjarifuddin, pembangunan dan perbaikan pasar tradisional pada 2012 akan ditingkatkan pembiayaannya. Tercatat ada sekitar 14.999 unit pasar tradisional dalam kondisi tidak sehat. Mengandalkan APBN yang disetujui pemerintah, masih jauh dari kebutuhan karena hanya mampu membenahi 246 unit pasar tradisional.
Setelah Presiden menyetujui penambahan anggaran melalui APBN-P pada 2013, Kemenkop dan UKM siap menjalankan program revitalisasi pasar tradisional yang melibatkan SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil. "Kami butuh setidaknya Rpl miliar untuk merevitalisasi setiap pasar tradisional."
Penasihat Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) Djabaruddin Djohan menilai secara umum kinerja Kementerian Koperasi dan UKM masih belum sinkron.
Menurutnya diperlukan keseimbangan atas pembinaan terhar dap pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. "Peningkatan kualitas dan harkat masyarakat lebih tepat jika dilakukan melalui gerakan koperasi."
Karena itu LSP2I mengharapkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih baik didorong bergabung membuat unit-unit koperasi ketimbang berdiri sendiri tanpa badan hukum. "Sejauh ini perhatian pemerintah terhadap gerakan koperasi masih minim."
Seharusnya, menurut Djohan, Kemenkop dan UKM lebih memahami bahwa misi pertamanya untuk menyejahterakan masyarakat melalui gerakan ekonomi kerakyatan yakni koperasi. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa yang juga CEO Bosowa Corporate mengingatkan bahwa keberhasilan Kemenkop dan UKM perlu dilihat dari aspek program fisik.
"Ke depan instansi ini disarankan lebih fokus pada pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah." Sebagai instansi yang fokus pada fasilitasi kegiatan nonfisik, lanjut Erwin, program paling tepat adalah meningkatkan kapasitas SDM binaan Kemenkop.
Pada akhirnya, pemerintah dituntut lebih fokus mengelola program KUR mengingat masih ada hambatan bagi usaha mikro untuk mengakesnya. Di sisi lain gerakan koperasi masih buruh dukungan optimal dari sisi pembenahan manajerial dan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
Gerakan koperasi masih merasa dianaktirikan
Salah satu fokus pemberdayaan usaha mikro,kecil, dan menengah menyangkut dukungan permodalan lewat penyaluran kredit usaha rakyat." Pemerintah mengklaim F sepanjang tahun ini I telah menyalurkan kredit usaha rakyat JL, (KUR) hingga Rp27 triliun kepada lebih dari 6 juta nasabah, lebih tinggi Rp7 triliun dari target Rp20 triliun.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai pelaksanaan KUR menunjukkan hasil positif dan dianggapnya berhasil memperluas aksesibilitas rakyat kepada perbankan nasional.Dampaknya, kata Hatta, terjadi pergeseran usaha, tidak lagi didominasi sektor perdagangan tetapi mulai masuk ke sektor hulu. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan industri hulu yang mencapai 33% pada tahun ini, lebih tinggi dari prediksi awal 25%.
Terutama pertanian dan perikanan yang banyak menyerap dana untuk kredit usaha rakyat," ujarnya belum lama ini. - Kementerian Koperasi dan UKM sendiri terlihat tak bosan merayu dan mengimbau kalangan bank peserta untuk terus menggelontorkan kredit yang dijamin pemerintah tersebut sehingga penyaluran kredit program itu terhitung besar.
Meningkatnya KUR juga tidak terlepas dari berbagai perbaikan teknis penyaluran dan penyempurnaan aturannya semisal penurunan suku bunga KUR mikro dari 24% menjadi 22% per tahun dan KUR kecil menengah menjadi 14% dari sebelumnya 16% per tahun.
Meski begitu keluhan dansuara sumbang masih kerap terdengar sepanjang tahun ini dari berbagai daerah lantaran bank enggan melayani debitur KUR Mikro jika tidak dengan agunan.Hambatan ini terjadi lantaran aturan main hanya dilandasi oleh kesepakatan Jisan. Karena itulah Kemenkop dan UKM terus berupaya membuat memorandum of understanding (MoU) dengan bank peserta penyalur KUR terkait kepastian bahwa KUR Mikro hingga maksimal kredit Rp20 juta, tidak perlu agunan. Kepastian aturan main inilah yang masih ditunggu kalangan pelaku usaha mikro agar tidak lagi menjadi hambatan dalam mengakses KUR.
Pemerintah juga akan mengevaluasi program KUR guna meningkatkan jumlah perbankan yang terlibat dalam pelaksanaannya. "Terutama keterlibatan perbankan di daerah agar KUR bisa masukperdesaan," tutur Hatta Rajasa.
Tahun depan, katanya, pemerintah sudah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp30 triliun dengan tetap mempertahankan minimal 30% adalah di sektor hulu. "Kita akan perluas jaringannya sehingga tidak hanya menambah, tetapi kualitas pada sisi tengahnya kami naikkan."
Dengan demikian, kata Hatta, diharapkan terjadi perbaikan kelas usaha dari skala kecil naik ke kelas menengah. KUR juga diharapkan bisa menciptakan pengusaha kelas menengah yang memiliki daya tahan, tidak hanya bersifat musiman yang rentan akan gejolak. "Kalau 10% saja mereka masuk ke kelas menengah, berarti ada 600.000 kelas menengah baru," tuturnya.
Meski penyaluran KUR meroket. Ketua Badan Komunikasi Pemuda Dekopin Aris Sutomo mengingatkan bukan lantaran kinclongnya kinerja instansi terkait pemerintah terutama Kemenkop UKM tetapi lebih disebabkan oleh keseriusan perbankan yang bekerja optimal mengerahkan sumber potensinya, untuk menyalurkan KUR.
"Bank yang menjadi u)ung tombak penyaluran, jadi tidak bisa dianggap mumi sebagai hasil kinerja Kementerian Koperasi dan UKM," tuturnya. Catatan pertumbuhan Adapun program prioritas penumbuhan wirausaha baru yang diusung Kemenkop dan UKM tampaknya masih harus diperluas dan dipertajam dengan basis pendidikan sarjana Sl. Menkop Sjarifuddin Hasan cukup aktif berkunjung ke berbagai perguruan tinggi terkait gerakan menciptakan 1.000 wirausaha baru dari sarjana.
Sepanjang tahun ini gerakan tersebut ditopang dengan berbagai metode termasuk lewat program magang nasional di berbagai perusahaan swasta, Gerakan Kewirausahaan Nasional ataupun melalui tempat pelatihan keterampilan usaha (TPKU).
Namun sejauh ini Kemenkop dan UKM belum mampu menunjukkan catatan akurat jumlahwirausaha baru yang berhasil diciptakan melalui program tersebut. Radahal program ini sangat diharapkan menjadi solusi karena pemerintah juga menyiapkan akses permodalan calon wirausaha baru dari dana bergulir selain KUR.
"Untuk data aktual dan valid, yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pusat Statistik. Jadi kami leoih baik menunggu informasi saja," tutur Menkop.Program strategis yang patut disimak menyangkut revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL), revitalisasi usaha koperasi unit desa (KUD), dan peningkatan pembiayaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP).
Menurut Sjarifuddin, pembangunan dan perbaikan pasar tradisional pada 2012 akan ditingkatkan pembiayaannya. Tercatat ada sekitar 14.999 unit pasar tradisional dalam kondisi tidak sehat. Mengandalkan APBN yang disetujui pemerintah, masih jauh dari kebutuhan karena hanya mampu membenahi 246 unit pasar tradisional.
Setelah Presiden menyetujui penambahan anggaran melalui APBN-P pada 2013, Kemenkop dan UKM siap menjalankan program revitalisasi pasar tradisional yang melibatkan SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil. "Kami butuh setidaknya Rpl miliar untuk merevitalisasi setiap pasar tradisional."
Penasihat Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) Djabaruddin Djohan menilai secara umum kinerja Kementerian Koperasi dan UKM masih belum sinkron.
Menurutnya diperlukan keseimbangan atas pembinaan terhar dap pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. "Peningkatan kualitas dan harkat masyarakat lebih tepat jika dilakukan melalui gerakan koperasi."
Karena itu LSP2I mengharapkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih baik didorong bergabung membuat unit-unit koperasi ketimbang berdiri sendiri tanpa badan hukum. "Sejauh ini perhatian pemerintah terhadap gerakan koperasi masih minim."
Seharusnya, menurut Djohan, Kemenkop dan UKM lebih memahami bahwa misi pertamanya untuk menyejahterakan masyarakat melalui gerakan ekonomi kerakyatan yakni koperasi. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa yang juga CEO Bosowa Corporate mengingatkan bahwa keberhasilan Kemenkop dan UKM perlu dilihat dari aspek program fisik.
"Ke depan instansi ini disarankan lebih fokus pada pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah." Sebagai instansi yang fokus pada fasilitasi kegiatan nonfisik, lanjut Erwin, program paling tepat adalah meningkatkan kapasitas SDM binaan Kemenkop.
Pada akhirnya, pemerintah dituntut lebih fokus mengelola program KUR mengingat masih ada hambatan bagi usaha mikro untuk mengakesnya. Di sisi lain gerakan koperasi masih buruh dukungan optimal dari sisi pembenahan manajerial dan pembiayaan untuk pengembangan usaha.
Sumber : Bisnis Indonesia
