Hipmi Usulkan Kredit Macet UMKM Dihapus Tagih

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penyelamatan jutaan UMKM yang tersandera kredit macet di bank-bank BUMN yang totalnya mencapai Rp 85 triliun. Sekjen Hipmi M Ridwan Mustofa mengatakan, sebaiknya utang-utang itu segera dihapus tagih. Pasalnya, selama ini bank-bank BUMN itu hanya menghapus buku (write off) dari neraca perseroan. "Dengan menghapus tagih Rp 2 triliun saja, bila UKM dibagi rata dengan plafon kredit Rp 50 juta/UKM, sekitar 6 juta debitor akan memperoleh kesempatan dan berikutnya pendanaan dari bank," kata Ridwan di Jakarta, Selasa (13/7).

Dia menjelaskan, selam ini pemerintah sudah berupaya melakukan hapus tagih dengan membentuk Komite Pengawas berdasarkan PP 33/2006 mengenai tata cara penyelesaian piutang negara/daerah. Namun, kata dia, PP itu hanya mengakomodasi kredit UKM di bawah Rp 5 miliar. Bahkan, sampai saat ini, kata dia, realisasi PP 33 itu juga tidak jelas.

Mustofa menambahkan, pihaknya mengusulkan agar kredit UKM yang diprioritaskan untuk dihapus tagihkan adalah yang memiliki usaha produktif dan di mana status kreditnya masih macet per 31 Desember 2005. Namun sejak PP itu dikeluarkan, Ridwan menyatakan, para bankir bank BUMN masih enggan melakukan hapus tagih. Karena, PP tersebut terganjal hukum yang lebih tinggi yaitu UU No 49 Tahun 1960 yang menyatakan, penyelesaian kredit macet tidak dapat dilakukan oleh bank BUMN dan BPD melainkan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Setelah penagihan oleh Kemenkeu, hasilnya dikembalikan kepada BUMN/BUMD bersangkutan.

Ridwan menilai proses penyelesaian tersebut terlalu panjang dibandingkan dengan proses hapus tagih di bank swasta karena hanya memerlukan persetujuan pemegang saham. "Mekanisme penyelesaian kredit macet di DJKN (Ditjen Kekayaan Negara) akan sulit untuk menerapkan harga diskon, seperti lazimnya yang berlaku di swasta karena akan dikaitkan dengan isu penyelamatan uang negara," ujarnya.

Padahal, lanjutnya, bila kredit macet bisa dijual diskon, dapat membantu bisnis bank BUMN dan BPD terutama untuk penguatan modal dan ekspansi. Di samping itu, akumulasi kredit macet juga menimbulkan excess baggage bagi bank BUMN dan BPD sehingga tidak hanya membatasi pertumbuhan kredit, tetapi juga berdampak negatif terhadap profitabilitas dan modal