IKM jamu minta back up pemerintah

Pelaku industri jamu skala kecil dan menengah (IKM) meminta dukungan {back up) pemerintah untuk mengembangkan potensi pasar jamu nasional dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi serbuan jamu impor.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Charles Saerang mengatakan pengusaha jamu skala besar umumnya mampu mencari terobosan dan inovasi sendiri untuk mengembangkan pasarnya, sehingga praktis tidak banyak membutuhkan bantuan pemerintah.

"Tetapi, bagaimana dengan pengusaha jamu skala kecil, mereka tentu tidak bisa survive [bertahan hidup] sendiri karena keterbatasan modal dan penguasaan teknologi," ujarnya di sela-sela Rakernas II GP Jamu, kemarin.Pernyataan Charles itu disampaikan menanggapi pemaparan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin Indonesia Dewi Motik Pramono yang menyarankan agar pengusaha jamu tidak menunggu bantuan pemerintah, tetapi mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan daya saingnya.

Menurut Charles, dari 1.116 pelaku industri obat tradisional yang terdaftar di Indonesia, yang tergolong sebagai industri besar hanya 129 perusahaan. Selebihnya sebanyak 1.037 adalah produsen obat tradisional skala kecil, termasukindustri rumah tangga. "Mereka ini akan semakin sulit berkembang kalau tidak didukung pemerintah."

Dia mengingatkan di banyak negara, industri obat tradisionalnya didukung penuh oleh pemerintah, mulai dari kegiatan riset dan penelitian, perlindungan dari serbuan produk asing, hingga bantuan pada jaringan distribusi. Dua negara yang pemerintahnya sangat berperan aktif adalah China dan Malaysia.

Dari sisi harga, produk jamu buatan Indonesia sebetulnya tidak kalah bersaing dengan jamu asing. Namun demikian, jamu produksi IKM dalam negeri umumnya kalah dari sisi kemasan dan mutu. "Ini karena mereka tidak kuat investasi besar." Selain dukungan ke IKM, menurut Charles pengusaha jamu di dalam negeri juga masih membutuhkan bantuan pemerintah untuk masuk ke banyak negara tujuan ekspor.

Potensi pasar jamu yang dapat digarap diyakininya lebih dari Rp25 triliun. "Angka itu relatif mudah dicapai kalau pemerintah mau membantu mengoordinasi kegiatan pemasaran, edukasi, hingga masalah perizinan." Dia berharap agar upaya edukasi dan sosialisasi jamu sebagai produk ekspor andalan Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan melalui jalur KBRI. Menurut Charles, seJama ini banyak jamu dari Indonesia yang dihambat masuk ke negara tujuan ekspor.