Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi sarjana calon wirausaha untuk memperoleh pembiayaan dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di samping akses permodalan yang telah tersedia di lembaga keuangan lain. Fasilitasi ini dimaksudkan untuk lebih menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan terdidik, khususnya sarjana. Akses pembiayaan dari perusahaan BUMN dinilai lebih efektif, karena suku bunganya lebih rendah.
Pada tahun ini pemerintah menargetkan akan terseleksi sekitar 1.000 sarjana menjadi wirausaha baru melalui sosialisasi yang dilaksanakan di setiap provinsi. "Kami sudah mengundang para pengelola BUMN di daerah masing-masing, untuk meminta komitmen mereka membantu pembiayaan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy Ra-finaldi Halim kepada Bisnis, kemarin.
Menurut dia, perusahaan BUMN yang diminta kerja samanya menyukseskan program sarjana menjadi wirausaha ini, rata-rata memberi respons positif. Sebab, selama ini perusahaan BUMN jugatelah mempunyai agenda pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Respons tersebut meliputi pembiayaan untuk pelatihan dan permodalan atau pembiayaan awal modal usaha.Program sarjana wirausaha memiliki beberapa tahapan untuk bisa menjalankan usaha sesuai dengan bidang masing-masing. Tahap pertama mengikuti sosialisasi. Bagi yang dinilai memiliki ke-1 mampuan sesuai dengan rencana bisnisnya, disertakan mengikuti pelatihan atau pembekalan. Setelah itu pembiayaannya difasilitasi dengan mendekatkan mereka ke perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
Akan tetapi, para sarjana calon wirausaha itu akan sangat terbantu apabila perusahaan BUMN mau menyalurkan pembiayaan kepada mereka dengan proses yang lebih sederhana," lanjutnya. Dia meyakini sarjana sebagai kelompok intelektual sangat berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, terutama untuk mengatasi penurunan tingkat kemis- kinan dan angka pengangguran. Oleh karena itu, BUMN akan diajak membahas usulan pembiayaan untuk sarjana wirausaha pada tingkat koordinator BUMN di masing-masing provinsi.