Bisnis Bengkel Pesawat Belum Diminati Perbankan

ASOSIASI Perbengkelan Pesawat Terbang Indonesia (Indonesian Aircraft Maintenance Shop /IAM-SA) menyatakan sampai saat ini, perbankan tak tertarik mengucurkan fasilitas likuiditas untuk sektor ini. "Padahal potensi "pasar bisnis ini tahun lalu saja, tembus US$750 juta," kata Ketua Umum IAMSA, Richard Budihadianto di Jakarta seperti dikutip Antara, kemarin.

Karena itu, IAMSA sebagai organisasi dari perusahaan MRO (maintenance, repair, owrhaut) di Indonesia dengan 26 anggota aktif dari 58 perusahaan MRO, ndak memiliki data berapa total likuiditas kredit perbankan nasional pada sektor ini. "Kami hanya tahu untuk GMF saja tahun lalu, kami menerima US$10 juta dan semuan a untuk modal kerja," kata Richard yang iu.i CEO GMF AcroAsia, anak usaha PT Garuda Indonesia di bidang MRO.

Richard menambahkan, seiring dengan pertumbuhan sektor angkutan udara domestik dalam 10 tahun terakhir, pasar MRO domestik pada 2014 akan mampu diserap hingga US$1,2 miliar dari USS 2 miliar. "Artinya, itu hanya 50-60 persen dari total potensi yang ada dan selebihnya sekitar 40 persen masih akan terserap oleh MRO asing," katanya.

Richard menduga, ketidaktertarikan perbankan nasional pada sektor MRO karena perbedaan persepsi terhadap sifat dan karakter bisnis MKO di mata perbankan domestik. Dicontohkannya, asetmama MRO domestik ttu antara lain mesin dan peralatan MRO. tetapi mcnurut perbankan, hal itii tak bisa dijaminkan sebagai kolateral. "Mereka minta sertifikat lanah dan gedung," kata dia.

Padahal, modal kerja dan perputaran bisnis Ini, potensinya sangat besar, baik untuk menyerap modal maupun efeknya. "Setiap satu orang pekerja di bengkel pesawat, menimbulkan pekerja baru empat orang di sektor lain," ujarnya.

Tidak hanya itu, pertumbuhan bisnis MKO kt 1cpan juga memerlukan dukungan spm dan Infrastruktu] yang memadai. "Hingga 201-4, kami perkirakan kami momorluk.tn r.ooo pekeria, sementara i. sokan dari dalam negeri tidak sampai l.OOO per tahun," katanya.

Bustness Development

Group Head BNI, Ayu Sari Wulandari, menyadari fakta belum tertariknya perbankan nasional ke sektoi Ini "Mungkin karena tak kenal, Jadi lak sayang," katanya Kan aa Itu, , pe merintah dan otoritas pemerintah indonesia perlu relaksasi regu lasi terhadap sektor MRO di Indonesia, "Kendala teksil iii bisnis MRo im, menutu be lum ada regulasinya dj Mnk indonesia." kata dia Kepada pan MRO, mung kin perlu adanya sertifikasi, mutu ratiiui d.m regulasi yanimeiii.iil.ii. .umi perbankan mau memberikan rasflltas li kuiditas.

PRODUK UKM KULIT DAN ALAS KAKI JATIM LAKU KERAS DI PAMERAN SEPATU DAN PRODUK KULIT

Produk-produk IKM kulit dan alas kaki Jatim diminati para pengunjung pameran industri sepatu, kulit, dan produk kulit. Kondisi ini terlihat dari penjualan produk yang laku keras pada hari pertama penjualan, sehingga pada hari berikutnya (pameran berlangsung 4 hari), barang langsung diambil dengan pesawat ke Jakarta. Setelah selesai di JCC, selama tiga hari Kementerian Perindustrian memfasilitasi lagi peserta pameran untuk 50 booth melanjutkan penjualannya yang masih ada sisa di Plasa Kemenperin. Ali Masud Mantan Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) dan kini menjadi asisten di BPIPI dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Jatim menyatakan kepada Business News. Senin (10/5).

Mereka yang berpartisipasi selain alumni dari BPIPI yang bergerak di bidang usaha sepatu, alas kaki, dan barang jadi kulit, merupakan juga mitra binaan Disperindag, selain anggota Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim. Melihat animo yang besar ini, pihaknya mengharapkan adanya pameran serupa yang diadakan mendekati masuknya tahun ajaran baru, sekitar bulan Juni/Juli mendatang.

BPIPI yang sebelumnya dikenal dengan Indonesian Footwear Service Centre (IFSC) didirikan tahun 2004 dan merupakan unit pelayanan teknis yang didirikan guna menunjang kebijakan industri alas kaki. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain memberi pelayanan teknologi antara lain berupa penjahitan sepatu dan pelatihan desain sepatu, pelayanan manajemen, dan pelayanan jasa konsultan.

Berlawanan Dengan Arus

Secara terpisah, mode yang berlawanan atau istilahnya melawan arus, kadang menjadi pilihan bagi perancang mode, karena justru terlihat tampil berbeda dengan mode yang sekarang tengah in. Menurut Yossy Ira Triana, desainer dan creator sepatu khususnya untuk jenis feysen sekaligus pemilik merek Athaya, kepada Business News di Jakarta, Senin (10/5), idenya menggunakan bahari tenun dan kain dari lokal, yang dipadukan dengan desain sepatunya, menjadi pilihan sejumlah perancang ternama seperti Taruna Kusmayadi, Denny Wirawan, Syah Reza Muslim, dan Sofie.

"Jika melihat sepatu, alas kaki, sandal dan selop rancangannya, saya menggunakan juga kombinasi berbagai bahan tekstil mulai dari tenun, lurik, kebaya, tule, suede, dan jeans. Saat ini para desainer tersebut rata-rata memesan untuk satu kali show, sehingga untuk satu perancang biasanya pesanannya terbatas, hanya 10 item saja."

Saat ini, memiliki 15 pegawai, dan jumlah mesin sekitar 7 unit, dan mereka dapat bekerja secara bergantian mulai dari menggunting pola, menjahit, bordir, tetapi karena pekerjaan tersebut lebih banyak digarap dengan tangan (handmade), sehingga diperkirakan setiap bulan produksi yang dihasilkan mencapai 1.000 pasang.

Untuk pemasaran, rata-rata para pembeli produknya yang datang ke outletnya di wilayah Jaksel dan setiap jenis jumlah produk yang dibuat antara 100 s/d 200 pasang. Ketika ditanya apakah tidak khawatir produknya disaingi oleh produk sejenis dari perancang lainnya, atau oleh produk RRT yang masuk ke dalam negeri, ia mengatakan tidak khawatir dengan persaingan, karena setiap perancang memiliki ciri khas masing-masing.

DIPERLUKAN PERHATIAN LEBIH KEPADA SEKTOR UMKM

Komisi XI DPR secara voting telah memilih Halim A la msy ah menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Siti Ch Fadjrijah yang memasuki masa pensiun. Usai terpilih Halim berjanji akan menjalankan enam strategi yang dipaparkan saat fit and proper test, khususnya soal pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Langkah itu perlu diambil menurutnya demi kepentingan masyarakat. Apalagi sektor UMKM masih kesulitan mendapatkan pembiayaan. Untuk itu perlu ada pendekatan baru untuk mendorong perluasan akses pembiayaan, terutama bagi kegiatan UMKM dan kelompok masyarakat miskin yang belum tersentuh bank.

Apa yang menarik dari program direktur terpilih ini adalah adanya pendekatan lain yang lebih condong pada pengumpulan dan pencatatan perilaku keuangan dari pelaku ekonomi, baik formal maupun informal, serta kelompok masyarakat yang belum tersentuh bank.

Menurut Halim, pendekatan ini dilakukan melalui program yang mengarah kepada pemberian identitas keuangan secara unik ( Financial identity number). Melalui program ini berbagai catatan perilaku keuangan akan dikompilasi secara sistematis kemudian dikumpulkan menjadi suatu informasi yang berguna bagi lembaga keuangan, termasuk bank, dalam memberikan penilaian terhadap seseorang yang diberi akses pembiayaan kredit.

Lembaga otoritas bahkan dapat membuat suatu aturan bahwa informasi itu bisa menggantikan agunan jika informasi itu telah dianalisis dan diolah menjadi suatu "credit scoring "atau penilaian kredit.

Pendekatan baru ini tentu saja menarik bagi dunia UMKM ketimbang pendekatan konvensional yang selama ini lebih didasarkan pada penyediaan dana, bantuan teknis, pendampingan di tingkat produksi dan pemasaran hingga program jaminan atas risiko kegagalan kredit. Dalam perjalanannya program konvensional ini juga tidak selamanya berhasil, namun banyak pula yang gagal.

Melalui pendekatan konvensional, selama ini terlihat begitu banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan dunia perbankan. Persoalannya karena persyaratannya yang hingga kini masih menjadi kendala karena banyak UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh bank. Belum lagi jika harus membayar biaya provisi, biaya administrasi dll. Kalaupun diberi kesempatan untuk melengkapinya, pada akhirnya banyak yang membatalkan niatnya karena merasa tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta.

Apa yang dipaparkan Direktur BI terpilih ini menarik karena bisa menunjang niat pemerintah untuk mengembangkan kegiatan Usaha Kebi Menengah dan Mikro (UMKM) yang hingga saat ini hasilnya dinilai masih belum dirasakan oleh para pengusaha yang tergolong kecil dan menengah. Apalagi oleh mereka yang tergolong pengusaha mikro.

Para pengusahaan UMKM banyak yang mengeluh karena saat ini dana-dana yang kabarnya disediakan untuk UMKM belum seluruhnya sampai kepada pengusaha kecil. Sangat sulit bagi pengusaha kecil untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Padahal peluang usaha saat ini berkembang pesat sejalan dengan pembukaan kota-kota baru dengan berbagai fasilitas yang lengkap yang membuka banyak peluang usaha. Namun lagi-lagi persoalan modal menyebabkan berbagai peluang yang ada luput untuk bisa diraih para pengusaha UMKM.

Kesulitan untuk mendapatkan pinjaman selama ini menjadi persoalan yang sangat disayangkan, karena untuk bisa berkembang menjadi besar, para pengusaha UMKMmembutuhkan adanya pasar di tempat yang memang strategis seperti yang diberikan kepada para pengusaha besar. Demikian pula akses terhadap perbankan serta keamanan dan ketentraman berusaha. Hingga saat ini fasilitas-fasilitas tsb, yang dibutuhkan UMKM untuk bisa berkembang umumnya belum diperoleh.

Oleh karena itu, jika pendekatan program baru yang ditawarkan Halim benar-benar bisa berjalan, tentu akan membuka peluang yang lebih besar bagi para pengusaha UMKM untuk bisa lebih mengembangkan usahanya bahkan bukan mustahil pada akhirnya bisa menjadi pengusaha besar.

Para pengusaha UMKM kerap mengingatkan bahwa usaha kecil tidak berarti lemah, karena kecil berhubungan dengan skala usaha. Tidak ada hubungannya sama sekali antara kecil dan lemah. Bahwa sebagian besar usaha kecil itu berada pada kondisi yang lemah, memang suatu kenyataan. Tetapi jangan lupa, sebagian besar usaha besar juga lemah. Buktinya, berapa banyak perusahaan besar menyebabkan Indonesia harus menanggung beban utang yang tidak kepalang tanggung besarnya.

Usaha kecil tidak selalu lemah dan usaha besar tidak selalu kuat. Kuat dan lemah berhubungan dengan kinerja usaha yang bersangkutan. Usaha besar dan usaha kecil memiliki tempatnya sendiri-sendiri dalam tata perekonomian suatu negara. Masing-masing memiliki peran yang konstruktif jika berada dalam keadaan sehat.

Berdasarkan fakta ini, bukan mustahil bahwa pendekatan baru yang ditawarkan Halim, terutama dengan adanya kemungkinan informasi yang dianalisis dan diolah menjadi suatu "credit scoring" bisa menggantikan agunan, membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk bisa mendapatkan pinjaman perbankan dan pada akhirnya bisa berkembang menjadi usaha besar.

Perhatian terhadap sektor UMKM untuk bisa menjadi pengusaha besar ini harus dilakukan karena kendati diakui sebagai salah satu pilar perekonomian negara dan peranannya dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan juga tidak kecil, tetapi jika tetap kecil dan jumlahnya semakin banyak maka diyakini dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak terlalu baik karena kualitas pertumbuhannya tidak menyakinkan.

Perhatian lebih kepada sektor UMKM menjadi penting karena peranannya dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan cukup besar. Menjadi penting karena beberapa waktu lalu, Human Development Report (HDR) yang diluncurkan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga menyatakan, Indonesia tidak banyak berubah dari posisinya setelah selama satu dekade berada pada tier medium human development peringkat 110, atau terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Dalam laporan regional pencapaian Millennium Development Goal Asia Pacific yang diluncurkan pertengahan Oktober tahun 2006, Indonesia juga ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Philipina.