Lokbin PKL Kramat Jati Beralih Fungsi

PENYALAHGUNAAN lahan di ibu kota kerap terjadi. Bila terdapat lahan terbengkalai, cenderung dimanfaatkan oleh oknum. Seperti yang terjadi di lokasi binaan (lokbin) PKL di Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi itu di-salahfungsikan. Tepatnya digunakan untuk penginapan dan pabrik ikan cue. Akibatnya, warga sekitar resah. Sebab, kondisi lingkungan tidak tertata dan menjadi kumuh. " Bahkan aroma tak sedap mewarnai lokasi tersebut.

Penyalahgunaan fungsi lokbin itu terjadi sudah lama. Sayangnya belum ada upaya penertiban dari Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) DKI. Selama ini lokasi itu terkesan tidak ditangani secara serius. Lokbin di Jalan Nusa I itu dijadikan rumah tinggal dengan sistem kontrak Rp 300.000 sebulan. Sekitar 90 kios PKL di sana, praktistidak berfungsi untuk jualan. Demikian pula lokbin di RT 012/04 Kelurahan Kramat Jati, Jalan Raya Bogor yang menurut warga telah dijadikan usaha ikan asap alias cue. Asap yang dihasilkan dari kegiatan tersebut mengganggu lingkungan warga setempat.

Anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta Andyka mengatakan, perubahan fungsi kedua lokbin ini membuktikan tidak adanya pengawasan dari Dinas Koperasi dan UKM. "Pembiaran ini tentu harus ada sanksi buat kepala dinasnya. Jangan . karena mau pensiun, terus semangat kerjanya melemah," ujar dia.

Karena itu. Komisi B berjanji akan memanggil Dinas Koperasi dan UMK DKI agar mengklarifikasi itu. "Lokbin ini dibangun pemda untuk menampung kegiatan usaha PKL agar usahanya tidak menyita jalanan yang bisa membahayakan diri maupun orang lain," tuturnya.

Sementara Kepala Sudin Koperasi dan UKM Jakarta Timur Sri Indriastuti yang dikonfirmasi via telepon tidak merespons. Info yang diperoleh dari jajaran sejawatnya mengaku, lokasi dimaksud telah ditertibkan. Kenyataannya, warga di sana masih menge-luhk annya.Karena itu, Andyka mendesak walikota setempat menggunakan kewenangannya untuk menertibkan penyalahgunaan fungsi lokbin, sena mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan lokasi untuk kepentingan pribadi. Sebab, secara jelas telah terjadi penyalahgunaan lahan. "Ini kok dibiarkan. PKL mau jualan di mana kalau lokbinnya dipakai untuk yang lain," tambahnya

Kelebihan KUR, Angkat UKM yang Jumlahnya Besar

Menteri Koperasi D(Menkop) dan UKM Syarif Hasan mengakui, sebagian masyarakat terus menekan suku bunga kredit agar bisa diturunkan lagi. Menyangkut pasar, secara umum, suku bunga tergolong sulit menemukan solusi. Apalagi kalau dikaitkan dengan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit sejenisnya.

"Kalau kami di Kcmenkop (Kementerian Koperasi) dan UKM mengatasi kesulitan suku bunga kredit ini dengan produksi. Artinya, kalau produksi naik, otomatis cost bisa ditekan dan akhirnya duniausaha akan mendapat survive," ungkap Syarif Hasan ketika bersilaturahmi ke kantor INDOPOS. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kamis (29/4).

Diakui Syarif, suku bunga KUR masih tergolong tinggi dibanding bunga kredit yang diberikan Kum-pedes. kredit murah, dan sejenisnya. "Tapi kelebihan KUR, kalau lembaga lain seperti Kumpedes dan sejenisnya belum tentu mampu mengangkat perusahaan UKM yang jumlahnya sangat besar atau mendominasi ekonomi kita," jelas Syarif didampingi Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Ke-menkop dan UKM juga Deputi SDM Neddy Refinaldi.

Jangan, pinta Syarif, sebuah lembaga penyedia kredit dengan suku bunga murah itu hanya bisa me-maintenance, tapi bertanggungjawab. "Jumlah dana yang mereka miliki pun kecil, tapi kalau dana KUR jumlahm a besar. Tepatnya Rp 20 triliun per tahun. Ini pun jangan lupa. Selama ini pengamat banyak salah menganggap, dana KUR ini milik pemerintah atau Kemenkop. Jumlahnya betul segitu.w ah. kita bisa berbuat banyak tentunya. Semua dana KUR itu. pastinya dana masyarakat yang ditampung bank dan kemudian disalurkan lagi.

Kemcnkop hanya fasilitator," urainya. Jadi, katanya, dengan adanya pihak ketiga dalam proses KUR itu,hampir tidak mungkin suku bunga di bawah 10 persen. Belum lagi terkait suku bungan Bank Indonesia. "Artinya, kalau suku bunga diturunkan lagi di bawah 10 persen, dikhawatirkan tidak ada masyarakat yang mau menabung. Jadi untuk mengatasi masalah KUR hanya dengan menekan cost atau overhead yang sangat tinggi," papar istri Inggrid Kansil itu.

Kalau dipaksa menurunkan suku bunga kredit di bawah 22 persen, perbankan pun ikut rugi. Karena ada profit oriented yang dikembangkan perbankan. "Jadi memang dilematis soal suku bunga KUR ini. Tapi KUR ini sangat diharapkan. Karena ini sangat membantu masyarakat ataupengusaha UKM dan sekaligus untuk menghalangi maraknya rentenir yang suku bunganya lebih mencekik," ujanya

Dell Latitude E6410 Dan E6510 Dibuat Untuk Pebisnis UKM

PASAR notebook kembali diramaikan produk baru. Salah satunya Dell. Perusahaan terkemuka produsen PC asal Amerika ini. baru saja meluncurkan dua notebook baru yaitu Latitude E64I0 dan E6510 untuk pengguna dari kalangan bisnis. Notebook Latitude baru ini diperkuat oleh prosesor Core i5 atau Core i7, dengan memori RAM sampai 8GB dan kartu grafis integrasi Intel HO atau NVIDIA NVS 3100M GPU dedicated. Sedangkan E64I0 memiliki layar 14.1 inch LED dan E6510 memilik layar lebih besar yaitu 15 inch yang bisa menampilkan resolusi full HD. Untuk beberapa fitur, kedua notebook ini memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama memiliki harddisk 7200 RPM sampai 500 GB atau 256 GB SSD. Dan Keduanya juga memberikan pilihan DVD Burner atau Blu-ray drive.

Selain itu. kedua notebook ini juga akan mendapat fitur WiFi, 6-in-1 card reader, 6-in-1 card reader, optional fingerprint scanner, optional smartcard reader, dan eSATA/USB combo port. Harga Dell Latitude E6410 di prediksi kurang lebih 1129 dolar AS atau Rp ln iui.i lebih s c -dikit sedangkan harga Latitude E6510 kurang lebih 1164 dolarAS atau Rp 11 juta. Dengan peluncuran ini. da-. pat dikatakan produsen komputer asal Amerika Serikat ini serius menguasai pangsa pasar komputer di seluruh dunia. Karena sebelumnya Dell juga telah meluncurkan dua buah perangkat PC Vostro 230 Mini Tower (MT) dan PC desktop Slim Tower (ST) yang diperuntukkan bagi kalangan bisnis di pasar komputer dunia. dwi