Pemda Harus Sediakan Rp 10 Miliar Buat IKM

Jakarta - Kementrian Perindustrian (Kemenpe-rin) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar per kabupaten untuk membina Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dana itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pemerintah daerah harus memberikan dana untuk mengembangkan IKM. Kalau setiap daerah pertumbuhan ekonominya 7%, maka pertumbuhan nasional akan tinggi; kata Fauzi Aziz, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, kemarin. Selain itu, lanjut Fauzi, IKM juga akan mendapat dana dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun pertahun. "Satu kabupaten Rp 10 miliar dikali 440 kabupaten jadi Rp 4,4 triliun. KUR tiap tahun Rp 20 triliun, jadi ada kombi nasi-kombinasi. Mana yang paling baik, itu yang paling diserap," jelasnya.

Fauzi menambahkan, kucuran dana pelengkap bagi IKM dari Pemda sangat penting terutama dalam menopang lcredit murah. Misalnya saja untuk beberapa kabupaten sudah mulai melakukanlangkah bekerjasama dengan perbankan untuk memberikan kredit murah atau kredit tanpa agunan. "Contohnya, Bantul Rp 5 miliar dan bisa menggulirkan APBD Rp 10 miliar. Saya kemarin mencontohkan di Garut," tuturnya

Fauzi melihat jika masalah pembiayaan IKM sudah terselesaikan.maka Pemda seharusnya mengembangkan produk-produk unggulannya agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. "Kita bersama dinas kabupaten akan mengadakan pertemuan dengan kepala dinas," ujar Fauzi

Pengembangan produk IKM di berbagai daerah, diperlukan semacam katalog atau brosur produk yang isinya mencakup produk-produk potensial daerah. Dengan demikian aspek promosi IKM akan lebih mudah dan pengembangan pemasaran akan lebih mudah.

"Terus terang, kabupaten-kabupaten ini sudah waktunya harus berani mengeluarkan produk unggulannya," katanya Kemenperin mencatat 3,8 juta unit usaha di sektor IKM, sebanyak 9 juta orang tenaga kerja terserap di sektor IKM. Sektor IKM telah memberikan sumbangan devisa sebesar USS 12,137 miliar de-ngan tingkat pertumbuhan ekspor sebesar 10,45% pada tahun 2009.

Sementara kontribusi sektor IKM terhadap PDB masih sekitar 30% dan diharapkan meningkat jadi 50% pada tahun 2025 atau seimbang dengan kontribusi industri besar.

Rendah penyerapan

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha dan disalurkan melalui BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin masih mengalami kendala penyerapan. "Penyerapannya masih di bawah target," terangnya.

Ryan menilai kurangnya penyerapan akibat kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Selama ini sosialisasi dari pemerintah untuk KUR masih sangat kurang. Pemda belum maksimal dalam membantu pemerintah menjelaskan system KUR kepada masyarakat. "Program KUR perlu dikampanyekan melalui media cetak dan elektronik. Masyarakat masih belum tahu KUR memberikan dampak yang baik. Prospek bisnisnya mengacu pada usaha yang produktif," katanya.