Daya saing UKM agar jadi fokus

JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) diminta fokus pada program peningkatan daya saing produk yang dihasilkan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) agar bisa menerima alokasi APBN lebih signifikan. Imbauan ini disampaikan Cde Sumarjaya Linggih, anggota Komisi VI DPR dari Badan Anggaran pada rapat dengar pendapat dengan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan bersama Dekopin, kemarin.

Agenda yang dibahas, a.l. pagu APBN Periode 2011 maupun program-program peningkatan terhadap kapasitas pelaku KUKM yang dinilai sampai saat ini masih termarginalkan, sementara jumlah APBN yang diterima Kementerian Koperasi dan UKM maupun Dekopin relatif kecil.Pada tahun ini, jumlah APBN Kementerian Koperasi dan UKM hanya sekitar Rp733 miliar, sedangkan dalam pengajuan APBN Periode 2011 tercantum sebesar Rp788 miliar. Dengan tugas dan fungsi yang sangat berat bagi pemberdayaan KUKM, Komisi VI menilai dana itu terlalu kecil.

"Sebenarnya pagu indikatif itu belumperlu dikomentari. Akan tetapi, jika kita berkeinginan meningkatkan jumlahnya, maka kami menyarankan agar fokus kepada program pemberdayaan," ujar Gde Sumarjaya. Menurut dia, jika fokus pada program peningkatan daya saing yang terkait erat dengan kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas antara Asean dan China (ACFTA) maupun dengan negara-negara lain.akan ditindaklanjuti segera.

Demikian juga kepada Dekopin yang dipimpin salah..satu pengurus hariannya, Khofifah Indar Parawansa, Gde Sumarjaya berjanji mendukung peningkatan APBN sebesar 100%, atau dari RplOO miliar menjadi Rp200 miliar.
Hingga awal Juni, serapan anggaran yang telah direalisasi Kementerian Koperasi dan UKM, juga relatif masih kecil, karena baru mencapai 15,4%, atau sekitar Rpll3 miliar. Kapasitas serapan yang minim ini juga dikhawatirkan anggota DPR bisa memengaruhi keputusan Kementerian Keuangan untuk tidak meningkatkan APBN 2011.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menjelaskan jumlah yang diajukan mencapai Rp2 triliun, dan jumlah pagu indikatif yang dikeluarkan adalah Rp778 miliar.