Koperasi didorong miliki 100% minimarket Carrefour tampung produk dari 27 UKM

Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menginginkan koperasi pedagang kecil tidak hanya memiliki sebatas 10% di minimarket. "Jangan hanya 10%-15% kepemilikan koperasi di minimarket, tetapi kalau bisa 100% dan pemerintah tetap mendukungnya." katanya kemarin.

Selama ini, lanjut dia, smescomart merupakan minimarket milik koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), tetapi belum dapat dikembangkan karena kekurangan modal. "Dana dari pemerintah itu terbatas, sehingga penting adanya kerja sama koperasi, UKM dan peritel modern dengan mendirikan minimarket khusus.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengusulkan agar pemerintah mendo-rong supaya minimarket yang melakukan ekspansi di daerah terutama di permukiman memberikan kesempatan kepada pedagang kecil untuk memiliki saham sekitar 10%- 15%.

Sementara itu, PT Carrefour Indonesia menggandeng pedagang di pasar tradisional melalui APPSI untuk melakukan kemitraan. Komisaris Utama PTCI Chairul Tanjung mengatakan nantinya pedagang tradisional bisa menjadi mitra dan diberikan pelatihan, pembinaan, dan akses pemasaran.

Namun, Ngadiran menambahkan pihak pedagang tradisional tidak cukup dengan pemberian pelatihan dan akses pasar kepada pedagang kecil tetapi Carrefour juga memberikan sumber barang dengan harga bersaing seperti halnya di gerai ritel modem. Mengingat harga di ritel modern ada kepastian harga, murah, dan ada diskon tetapi tak membuat rugi pengusaha ritel.

Carrefour membuka Pojok Rakyat dan Bazar Rakyat untuk pengusaha UMKM yang sudah menjadi pemasok dengan masa waktu pelaksanaan mencapai 1 tahun,sedangkan bazar rakyat diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang belum menjadi pemasok di Carrefour dengan jangka waktu 1 minggu. Peritel asal Prancis itu mengeluarkan dana investasi bagi pelaksanaan pojok rakyat hingga Rp3 miliar dalam 1 tahun.

Sjarifuddin melanjutkan Carrefour telah berhasil membuka impian pelaku usaha kecil menengah (UKM) Indonesia untuk menjadi konglomerat nasional dengan menggelar Pojok Rakyat dan Bazar Rakyat tersebut. Menurutnya, impian pelaku sektor riil itu menuju konglomerat terbuka setelah Carrefour membuka diri melaksanakan promosi dan pemasaran berbagai produk UKM melalui 81 gerai Carrefour yang tersebar di 24 provinsi Indonesia.

Kelemahan UKM "Kelemahan UKM kita selama ini terletak pada strategi pemasaran. Carrefour telah membuka diri, sehingga kelemahan itu sudah teratasi," ujarnya. Menurut dia, selama ini masyarakat umum menilai Carrefour menjadi pesaing sektor riil, dengan kapasitasnya sebagai kompetitor. "Hari ini menajemen Carrefour telah membalikkan hipotessis tersebut, dengan menggandeng UKM menjadi mitra pemasok."

Meski demikian, Chairul Tanjung menegaskan bahwa prosedur untuk masuk ke jaringan perusahaan riter yang dipimpinnya tetap berlaku. Yakni, setiap komoditas harus bisa memeuhi kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai standar kebutuhan konsumen segmen ritel. Saat ini sejumlah 27 jenis produk UKM telah masuk dalam jaringan Carrefour, karena telah memenuhi kualifikasi. Chairul menjanjikan, jumlahnya akan terus ditingkatkan apabila komoditas yang dihasilkan UKM mampu mengikuti kualifikasi standar ritel.

"Hari ini baru ada 27 UKM. Selanjutnya bisa bertambah menjadi 100 bahkan menjadi 1.000. Bagi produk yang belum bisa memenuhi kualifikasi, kami tetap konsisten melakukan promosi dan pemasaran melalui bazar dan pojok rakyat di seluruh gerai Carrefour.

Kemenkop targetkan 200 TPKU 2010

Kementerian Koperasi dan UKM optimistis mampu memenuhi target pendirian 200 tempat praktek ketrampilan usaha (TPKU) hingga akhir tahun ini, bersinergi dengan lembaga pendidikan perdesaan di berbagai daerah. Neddy Rafinaldy Halim, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, memastikan hal itu karena hingga April jumlah TPKU yang sudah dibangun telah melampaui target.

"Kami ditargetkan mendirikan 15 TPKU, akan tetapi berhasil melampaui jumlahnya jadi 11 unit. Kami optimistis bisa menambah lokasi antara 70 dan 80 unit tahun ini di mana hingga pada semester I sudah terealisasi setengahnya," ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Pembangunan TPKU sudah dilakukan di 5 provinsi dan akan dikembangkan ke provinsi lain yang telah ditetapkan lokasinya, sedangkan pembiayaannya bersumber dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM. TPKU yang telah dibangun di lima provinsi masing-masing di Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Adapun jenis tempat praktik usaha bagi lulusan SMU sederajat tersebut, a.l. bengkel sepeda molor.bengkel elektronik, industri konveksi, dan industri kerajinan.

Menurut Neddy, meski pada tahun ini alokasi anggaran pendirian TPKU diturunkan jadi RplOO juta dari sebelumnya Rp200 juta, akan tetapi jumlahnya menjadi tertinggi sejak program ini dikembangkan pada periode 2006. Penurunan alokasi ini terkait dengan kebijakan bahwa pengembangan TPKU tidak lagi membangun lokasi praktik. Mulai tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM hanya membiayai pengadaan peralatan, sedangkan operasional pembangunan bersumber dari APBD. Hingga Desember 2009, jumlah TPKU yang berhasil dibangun atas fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM mencapai 814 unit. Jumlah TPKU terbanyak di bidang industri konveksi, karena mencapai 322 unit.

Ketentuan bagi lembaga pendidikan yang bisa menerima fasilitasi pengembangan TPKU adalah lembaga pendidikan swasta di perdesaan. TPKU diprioritaskan bagi lembaga pendidikan yang siswanya bermukim di sekolah, misalnya pondok pesantren. Ketentuan lain adalah, jumlah siswanya minimal 100 orang untuk kawasan di Pulau Jawa seru 60 siswa di luar Pulau Jawa. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang.

IKM jamu minta back up pemerintah

Pelaku industri jamu skala kecil dan menengah (IKM) meminta dukungan {back up) pemerintah untuk mengembangkan potensi pasar jamu nasional dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi serbuan jamu impor.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Charles Saerang mengatakan pengusaha jamu skala besar umumnya mampu mencari terobosan dan inovasi sendiri untuk mengembangkan pasarnya, sehingga praktis tidak banyak membutuhkan bantuan pemerintah.

"Tetapi, bagaimana dengan pengusaha jamu skala kecil, mereka tentu tidak bisa survive [bertahan hidup] sendiri karena keterbatasan modal dan penguasaan teknologi," ujarnya di sela-sela Rakernas II GP Jamu, kemarin.Pernyataan Charles itu disampaikan menanggapi pemaparan Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin Indonesia Dewi Motik Pramono yang menyarankan agar pengusaha jamu tidak menunggu bantuan pemerintah, tetapi mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan daya saingnya.

Menurut Charles, dari 1.116 pelaku industri obat tradisional yang terdaftar di Indonesia, yang tergolong sebagai industri besar hanya 129 perusahaan. Selebihnya sebanyak 1.037 adalah produsen obat tradisional skala kecil, termasukindustri rumah tangga. "Mereka ini akan semakin sulit berkembang kalau tidak didukung pemerintah."

Dia mengingatkan di banyak negara, industri obat tradisionalnya didukung penuh oleh pemerintah, mulai dari kegiatan riset dan penelitian, perlindungan dari serbuan produk asing, hingga bantuan pada jaringan distribusi. Dua negara yang pemerintahnya sangat berperan aktif adalah China dan Malaysia.

Dari sisi harga, produk jamu buatan Indonesia sebetulnya tidak kalah bersaing dengan jamu asing. Namun demikian, jamu produksi IKM dalam negeri umumnya kalah dari sisi kemasan dan mutu. "Ini karena mereka tidak kuat investasi besar." Selain dukungan ke IKM, menurut Charles pengusaha jamu di dalam negeri juga masih membutuhkan bantuan pemerintah untuk masuk ke banyak negara tujuan ekspor.

Potensi pasar jamu yang dapat digarap diyakininya lebih dari Rp25 triliun. "Angka itu relatif mudah dicapai kalau pemerintah mau membantu mengoordinasi kegiatan pemasaran, edukasi, hingga masalah perizinan." Dia berharap agar upaya edukasi dan sosialisasi jamu sebagai produk ekspor andalan Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan melalui jalur KBRI. Menurut Charles, seJama ini banyak jamu dari Indonesia yang dihambat masuk ke negara tujuan ekspor.